Ketua Pakar PPP Heran Surat ke Mardiono Bocor, Tegaskan Dukung Muktamar 2025

20 Juni 2024 10:57 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono pada konferensi pers Menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono pada konferensi pers Menanggapi sikap Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua Majelis Pakar DPP PPP Prof Prijono Tjiptoherijanto mengaku heran lantaran surat yang dikirimkan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono terkait percepatan Mukatamar PPP bisa tersebarluaskan ke publik.
ADVERTISEMENT
“Surat tersebut sudah sejak 1 Mei. Berarti ada orang dalam, wong surat disampaikan langsung kepada Ketum, kok jadi keluar dan semua orang tahu, itu kan aneh,” kata Prof Prijono kepada wartawan, Kamis (20/6).
Prof Prijono menyebut, tidak sepatutnya soal surat menyurat tersebut muncul ke permukaan publik dan membuat gaduh partainya.
Sebab menurutnya, muktamar telah disepakati dan ditegaskan dalam Rapimnas IX pada 6-7 Juni 2024, yaitu akan dilaksanakan sesuai waktunya berdasarkan AD/ART partai tahun 2025.
Suasana Gedung DPP PPP di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (16/4/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Sebelumya, surat jajaran Ketua Majelis PPP menuliskan yang mengungkapkan keprihatinan terhadap partai pasca-Pemilu 2024 terungkap ke publik. Isinya, mendesak PPP segera menggelar muktamar imbas tidak lolosnya partai ke Senayan pada Pileg 2024.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy turut tanda tangan percepatan muktamar. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Surat itu ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Drs. H. Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prof. Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah KH. Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan Ir. H. Muhammad Romahurmuziy.
ADVERTISEMENT
Keabsahan surat ini dikonfirmasi oleh Prijono. Ia menyebut surat tersebut dikirim sebelum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di bulan Juni.
"Betul sekali. Pada saat masih sidang di MK tetapi sudah merasa hasilnya tidak akan sesuai harapan bersama," kata Prijono saat dikonfirmasi, Minggu (16/6).