Ketua Parlemen Rusia Tuntut Pencabutan Kewarganegaraan Warga yang Protes Invasi

Petugas menahan seorang demonstran selama protes anti-perang di St Petersburg, Rusia, Minggu (6/3/2022). Foto: Valentin Yegorshin/TASS/via REUTERS

Ketua majelis rendah Parlemen Rusia (Duma) kembali mengancam 'pengkhianat' yang menentang 'operasi militer khusus' Kremlin di Ukraina. Pada Senin (11/4), Vyacheslav Volodin menuntut agar kewarganegaraan mereka dicabut.

Volodin mengakui tuntutan tersebut sulit untuk diwujudkan. Sebab, Moskow tidak memiliki prosedur yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan bagi para 'pengkhianat' itu. Ia lantas mendorong agar kebijakan tersebut dikeluarkan.

"Sebagian besar warga kami mendukung operasi militer khusus di Ukraina, mereka memahami kepentingan [operasi militer] untuk keamanan negara kami dan bangsa kami. Tetapi ada juga yang berperilaku pengecut dengan pengkhianatan," jelas Volodin, seperti dikutip dari AFP.

"Sayangnya, untuk 'warga Federasi Rusia' seperti itu, tidak ada prosedur untuk mencabut kewarganegaraan dan mencegah mereka memasuki negara kita," lanjut Volodin.

Polisi menangkap demonstran yang menggelar protes terhadap aksi militer Rusia di Ukraina, di Lapangan Manezhnaya di pusat kota Moskow Minggu (13/3). Foto: AFP

Mengilustrasikan maksudnya, Volodin mengutip kasus Marina Ovsyannikova. Jurnalis tersebut menarik perhatian dunia berkat aksinya pada pertengahan Maret 2022.

Ovsyannikova mengangkat plakat bertuliskan 'hentikan perang' saat siaran langsung televisi milik pemerintah Rusia, Perviy Kanal. Ovsiannikova kemudian mundur dari pekerjaannya itu. Kini, ia bekerja sebagai koresponden di Ukraina dan Rusia untuk kantor berita Jerman, Die Welt.

"Sekarang [Ovsyannikova] akan bekerja untuk negara NATO, membenarkan pengiriman senjata ke neo-Nazi Ukraina, mengirim tentara bayaran asing untuk memerangi tentara kami dan mempertahankan sanksi terhadap Rusia," ujar Volodin.

Polisi menangkap demonstran yang menggelar protes terhadap aksi militer Rusia di Ukraina, di Lapangan Manezhnaya di pusat kota Moskow Minggu (13/3). Foto: AFP

Pencabutan kewarganegaraan tampaknya tidak akan berlaku semudah itu. Tindakan radikal semacam itu memerlukan persetujuan dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

Kremlin pun telah menggencarkan tindakan keras terhadap penentang invasi dalam beberapa pekan terakhir. Otoritas Rusia menangkap ribuan pengunjuk rasa serta memblokir media independen dan jaringan sosial.

Penduduk yang menentang intervensi militer terus-menerus menghadapi hujatan pula. Para kritikus melaporkan, pintu rumah mereka bahkan dinodai dengan pesan-pesan ancaman.