Ketua PBNU Bicara soal Supremasi Agama dalam Sistem Politik

KH Yahya Cholil Staquf. Foto: Dok: YouTube Islam and Liberty Network

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan materi tentang demokrasi di Indonesia dalam seminar nasional di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (27/8).

Menurut survei yang ia kutip dari Alvara Institut, Yahya menyebut mayoritas penduduk Indonesia menginginkan agar ada supremasi agama dalam sistem politik.

"Dari salah satu survei tahun 2019, Alvara Institut, suku-suku percaya Pancasila dan kesetaraan tanpa sekat identitas di antara masyarakat kita ini hanya 39,43 persen. 18 persen masih menginginkan negara khilafah, dan percaya kekerasan untuk amar maruf nahi mungkar. Yang 42 persen mereka percaya Islam ini harus damai, ramah, tapi mereka menginginkan ada formalisasi apa yang diklaim sebagai nilai-nilai agama," kata Yahya.

Yahya mengakui bahwa keinginan masyarakat untuk menjadikan agama Islam yang diformalkan dalam politik pemerintahan sebagai masalah besar.

"Ini sebetulnya kita masih punya masalah gede. Yang sungguh-sungguh percaya Pancasila dan kesetaraan absolut itu cuma 39 persen. Yang mayoritas itu masih pengin supremasi agama Islam. Dan saya kira orang NU banyak juga," tuturnya.

Ia menginginkan agar agama tidak hanya dipandang sebagai politik semata. Termasuk tidak memasukkan Islam dalam aturan politik seperti undang-undang dan peraturan daerah (perda) syariah.

"Kenapa? Karena selama ini agama masih dipandang framework politik, bukan hanya nilai-nilai saja," kata Yahya.

Baginya perlu strategi agar agama tidak menjadi bagian dari masalah. Nilai-nilai agama yang harus dikedepankan menurutnya terkait kesetaraan tanpa keinginan untuk membangun supremasi.