Ketua TGUPP Amin Subekti Beberkan Tugas-tugas Timnya

Ketua TGUPP, Amin Subekti (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah menunjuk mantan Direktur PLN Amin Subekti sebagai ketuanya. Amin akan memimpin lima bidang TGUPP, yakni Pencegahan Korupsi, Harmonisasi Regulasi, Percepatan Pembangunan, Ekonomi dan Pengelolaan Pesisir.

Saat ini, baru ada tiga dari lima bidang yang telah bekerja dan sudah aktif bekerja sejak akhir Januari 2018. Selain mengepalai seluruh bidang, Amin juga diketahui turut menjadi ketua bidang Percepatan Pembangunan.

"Ya (Ketua TGUPP keseluruhan), membawahi dan mengkoordinasikan yang harmonisasi sama yang pencegahan korupsi," kata Amin saat ditemui di ruangannya, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (20/3).

Sedangkan untuk dua bidang, yaitu Ekonomi dan Pengelolaan Pesisir belum dibentuk dan Amin masih menunggu keputusan dari Anies-Sandi.

Penetapan Amin sebagai ketua TGUPP tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 553 tahun 2018 yang diteken Gubernur Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini, Kepgub penetapan tersebut belum dapat diakses di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DKI Jakarta.

Amin menyebut timnya terdiri dari 25 anggota dan berasal dari non-PNS. Untuk pemilihan nama-nama anggota tim, ia mengaku tidak ikut terlibat karena sebagian besar sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua TGUPP.

"Enggak tahu ya datangnya belakangan. Saya tuh dateng, practically yang di belakang saya cuma beberapa orang. Di luar saya, anggota di sini ada 25. Tapi dikurangi lima yang urusan strategis, jadi ada 20 yang mempunyai masing-masing tanggung jawab," jelas Amin.

Tim Percepatan Pembangunan ini memiliki tugas untuk menjadi penasihat Anies dan Sandi. Namun, posisi mereka berbeda dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan tidak menggantikan posisi mereka. TGUPP juga berfungsi untuk menjadi jembatan antara Anies-Sandi dengan SKPD lainnya.

"TGUPP sebenarnya katalis. Kita ini menjadi information gateway. Jadi apa yang kehendaki masyarakat kemudian jadi program prioritas gubernur. Gubernur kan enggak bisa kerja sendiri," ujarnya.

Amin menambahkan, masing-masing SKPD sudah memiliki pola kerja dan pengetahuannya masing-masing. Dan di situlah timnya memiliki tugas besar juga untuk menginterpretasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Anies Sandi kepada SKPD, begitu pula sebaliknya.

Selain menjadi jembatan dalam koordinasi, tim Percepatan Pembangunan juga mengerjakan program-program prioritas Anies-Sandi yang sudah direncanakan sejak awal. Namun, tidak hanya program prioritas, mereka juga akan menyelesaikan permasalahan lainnya yang kerap terjadi di Jakarta.

"Tapi on daily basis namanya Jakarta kan problemnya macam-macam. Kita harus mendengarkan dan kadang-kadang mencari. Jadi aktif dan pasif mencari tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Makanya kita ada tim khusus respons straregis untuk menampung aspirasi," lanjut dia.

Juru bicara Anies-Sandi semasa Pilkada DKI tahun 2017 lalu, Naufal Firman Yursak, juga termasuk dalam anggota TGUPP. Hal tersebut juga sudah dibenarkan oleh Naufal beberapa waktu lalu.

"Benar (anggota TGUPP), sesuai Kepgub 453/2018," kata Naufal saat dikonfirmasi kumparan (kumparan.com).

Selain Firman, Amin menyebut nama-nama lain yang termasuk dalam tim bidang Percepatan Pembangunan. "Namanya ya saya, pak Hariyadi, Hasan Basri, Izzul, Naufal, yang lainnya," ucap Amin.

Nama-nama yang dimaksud adalah Achmad Haryadi yang merupakan pensiunan PNS DKI Jakarta, Hasan Basri Saleh, dan ahli transportasi Achmad Izzul Waro yang juga pernah menjadi dewan pakar pada masa transisi Anies-Sandi.

Tinggal dua bidang lagi yang belum diumumkan oleh Anies. Ditemui sebelumnya, Anies menyatakan tidak ingin terburu-buru mengumumkan semua nama-nama anggota TGUPP karena menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

"Kita berjalan sesuai kebutuhan aja kok, enggak usah dikejar-kejar. Nanti kalau ada kita kabarin," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Sedangkan untuk dua bidang lainnya sudah mulai bekerja, dengan masing-masing diketuai oleh Bambang Widjojanto di bidang Pencegahan Korupsi, serta Rikrik Rizkiyana di bidang Harmonisasi Regulasi.