Ketum Harley Davidson Minta Pemilik Moge Tertib Bayar Pajak

3 Maret 2023 22:34 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Ahmad Sahroni di sela Acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pelantikan Pengurus Pusat HDCI di Hotel Padma Semarang.  Foto: Dok. istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Ahmad Sahroni di sela Acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pelantikan Pengurus Pusat HDCI di Hotel Padma Semarang. Foto: Dok. istimewa
ADVERTISEMENT
Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Ahmad Sahroni meminta para pemilik motor besar itu untuk tertib membayar pajak sesuai aturan pemerintah.
ADVERTISEMENT
Sahroni mengaku pernah sesekali lupa membayar pajak motor Harley-nya itu. Namun, karena data kendaraan yang ia miliki lengkap, ia selalu mendapatkan peringatan satu bulan sebelumnya.
"Tidak hanya kepada Harley Davidson saja tapi semua komunitas baik roda dua atau roda 4. Memang terkadang saya saja pernah lupa belum bayar pajak tapi mestinya kalau datanya lengkap dengan data kendaraan mestinya dia dapat imbauan sebulan sebelum memang kalau sudah terlambat," ujar Sahroni di sela Acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pelantikan Pengurus Pusat HDCI di Hotel Padma Semarang, Jumat (3/3).
Motor Harley Rafael Alun Trisambodo. Foto: Dok. Istimewa
Ia juga ikut menyoroti kasus pejabat PNS yang memiliki motor Harley Davidson dengan gaya hidup mewah di salah satu institusi. Menurutnya, hal itu tidaklah wajar, namun jika sang empu bisa mempertanggungjawabkan asal hartanya itu sah sah saja.
ADVERTISEMENT
"Seyogyanya kalau PNS kan banyak beredar, saya sering ditanya bagaimana dengan harta fantastis seorang pejabat gitu, ya seyogyanya nggak normal nggak wajar. Tapi kalau dia bisa mempertanggungjawabkan harta yang dia miliki atas apa yang dia laporkan menurut saya sah sah saja kalo bisa dipertanggungjawabkan," jelas dia.
Menurutnya, pembubaran club motor di salah satu institusi pemerintah juga sah-sah saja. Sebab, dalam kondisi saat ini tak elok jika pejabat memiliki gaya hidup mewah atau hedon.
"Kemarin sudah ada pemanggilan terkait dengan komunitas motor misalnya di salah satu institusi yang diminta dibubarkan itu sah sah saja. Memang situasi kondisi sekarang perintahnya untuk tidak berhedon-hedon. Dan saya baca masih 50 persen orang eksekutif yang lapor LHKPN. Saya sebagai seorang pejabat legislatif dari pertama kali masuk sampai tahun 2022 melaporkan LHKPN secara teratur dan itulah kewajiban sebagai seorang pejabat," tegas dia.
ADVERTISEMENT
Sahroni juga menyoroti terkait tantangan-tantangan yang dihadapi oleh HDCI sebagai klub motor besar, terutama terkait stigma arogan yang melekat pada para pengendara motor besar. Ia berjanji 4000 anggotanya akan tak akan menunjukkan arogansi dalam berkendara.
"Di kepengurusan kali ini, kita (HDCI) diuji untuk benar-benar menjadi klub motor yang humanis dan tidak arogan. Seperti ketika baru terpilih, saya langsung dapat challenge tentang wacana motor masuk jalan tol, yang dengan tegas saat itu juga saya tolak. Kita akan hindari seluruh aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur arogan, tidak bermanfaat, dan mencoreng asas keadilan sosial," kata Sahroni.