Ketum MUI Jelang Pilkada 2024: Pengurus Jangan Ikut Politik Praktis

27 Juli 2024 4:20 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presiden Maruf Amin beserta istri Wury Maruf Amin dan Ketua Umum MUI Anwar Iskandar berfoto bersama anggota MUI dan tamu undangan saat menghadiri acara Tasyakur Milad ke-49 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Jumat (26/7/2024). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presiden Maruf Amin beserta istri Wury Maruf Amin dan Ketua Umum MUI Anwar Iskandar berfoto bersama anggota MUI dan tamu undangan saat menghadiri acara Tasyakur Milad ke-49 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Jumat (26/7/2024). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
MUI sejatinya adalah organisasi keagamaan yang netral. Pengurusnya tak boleh terlibat politik praktis, termasuk Pilkada 2024.
ADVERTISEMENT
Hal itu disampaikan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar pada Tasyakur Milad ke-49 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (26/7).
"Kepada seluruh pengurus MUI di semua tingkatan. Kami mengimbau agar senantiasa menjaga jangan sampai MUI terbawa arus politik praktis dengan dukung mendukung calon tertentu (di Pilkada 2024)," kata Anwar.
Kata Anwar, MUI harus dapat berdiri di atas semua golongan. MUI juga mesti mengayomi semua calon, serta membimbing mereka, termasuk masyarakat sebagai pemilih.
"Sehingga setiap proses pemilukada dapat dilaksanakan secara sehat dengan mengedepankan al-akhlaq al-karimah dan pada gilirannya bangsa ini terhindar dari perpecahan, serta mendapatkan berkah dari Allah SWT,
KH Anwar Iskandar. Foto: MUI Jatim
MUI juga mengimbau tiap calon yang berlaga di Pilkada 2024 harus menjunjung tinggi etika dan menghindari perpecahan. Situasi panas tidak boleh berakhir ketegangan dan konflik.
ADVERTISEMENT
"Tentu akan ada hiruk-pikuk kontestasi politik antar masing-masing calon. Tidak tertutup kemungkinan dalam melakukan kontestasi, tim kampanye masing-masing calon saling bersinggungan secara tajam antara satu dan lainnya. Tentu saja hal itu akan menimbulkan situasi yang panas," ucapnya.
"Silakan melakukan kampanye dengan tetap mengedepankan kesantunan dan perilaku terpuji. Jangan sampai agenda konstitusional tersebut malah memecah belah masyarakat," tutupnya.