Khawatir Defisit, BP Haji Usul Penggunaan Nilai Manfaat Dikurangi

Kedatangan jamaah dari Depok dan Karawang di Maktab 68 Arafah. Foto: Dok. MCH 2024

Sekretaris Utama Badan Penyelenggaraan Haji, Teguh Dwi Nugroho, khawatir Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengalami defisit bila penyelenggaraan haji masih bergantung salah satunya dari dana manfaat.

Apalagi di tahun 2028 nanti penyelenggaraan ibadah haji akan terjadi 2 kali dalam 1 tahun anggaran.

“Jika hal tersebut tidak mendapatkan perhatian serius ini dikhawatirkan akan terjadi kekurangan anggaran, saat penyelenggaraan haji dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun masehi,” kata Teguh saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI membahas RUU Haji dan Umrah, Kamis (20/2).

Besaran nilai manfaat yang diberikan BPKH kepada jemaah haji. Foto: Youtube/ TV Parlemen

Saat ini, rata-rata skema pembiayaan haji saat ini terdiri dari 60 persen yang ditanggung langsung oleh jemaah melalui Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), sementara 40 persen sisanya berasal dari nilai manfaat.

Teguh khawatir di tahun 2028 nanti nilai manfaat yang digunakan untuk menutup biaya haji bisa terkuras lebih cepat dan bisa mengancam keberlanjutan haji di masa mendatang.

Oleh karena itu, Teguh pun mengusulkan perubahan struktur pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diatur dalam RUU Haji dan Umrah.

Di antaranya adalah mengalihkan biaya operasional haji yang tidak berhubungan langsung dengan jemaah ke dalam alokasi APBN dengan harapan beban nilai manfaat bisa dikurangi.

Beberapa komponen di antaranya biaya operasional, seperti honor petugas haji, hingga pengelolaan sistem informasi haji.

“Membiayai seluruh operasional haji yang tidak berhubungan langsung dengan jemaah, dalam alokasi APBN,” kata Teguh saat membacakan usulannya.

Paparan terkait anggaran haji rentan terkena efisiensi karena banyaknya perjalanan dinas. Foto: YouTube/ TVR Parlemen

Teguh juga mengusulkan agar penggunaan besaran nilai manfaat diturunkan secara bertahap serta mendorong pengelolaan nilai manfaat dengan mekanisme investasi berbasis syariah.

“Menurunkan secara bertahap besaran nilai manfaat dengan mengefisiensikan biaya operasional haji melalui pemberdayaan ekosistem ekonomi haji,” katanya.

Ia juga mengusulkan agar program edukasi haji dilakukan menggunakan anggaran program pendidikan.

“Jika dimungkinkan penggunaan anggaran program pendidikan dalam rangka memberikan dukungan anggaran berupa edukasi literasi haji kepada jemaah haji atau masyarakat,” pungkasnya.