Khofifah soal Retreat Kepala Daerah: Bagian Penting Untuk Saling Meng-update

Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Gubernur terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar retreat bagi kepala daerah terpilih.

Khofifah menjelaskan seluruh pejabat mulai tingkat regional hingga global membutuhkan informasi perkembangan yang terjadi. Ia menilai retreat termasuk bagian penting untuk pada kepala daerah saling mengupdate.

"Sehingga retreat menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling mengupdate, bagaimana sebetulnya adaptasi adaptasi dan mitigasi, mitigasi ini menjadi penting," kata Khofifah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Khofifah bercerita pada saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden Republik Indonesia, dia juga pernah menggelar retreat BKKBN.

"Karena vertikal waktu itu, begitu luasnya wilayah yang harus dilakukan oleh BKKBN pada saat itu masih vertikal sampai PLKB di tingkat kecamatan, kita melakukan retreat dan waktu itu kebetulan mendapatkan support dari salah satu big four. Probono. Luar biasa," ucapnya.

Sehingga ia menegaskan bahwa retreat merupakan bagian penting agar program-program yang dicanangkan tidak hanya sekadar program-program yang pernah dijalankan. Ia menyebut inovasi dan kreativitas juga merupakan hal yang penting.

Lebih jauh, Ketua Umum Muslimat NU itu pun pernah menggelar pertemuan dengan bupati dan wali kota terpilih secara bergantian untuk menyampaikan program unggulan.

"Saya menyampaikan kepada mereka tolong disusun kemungkinan kita akan mendiskusikan dengan Bappenas di bagian apanya, betapa pentingnya sebetulnya retreat," tandas dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, menyebut rencana ini bertujuan untuk membuat kepala daerah terpilih kompak dalam pembangunan.

“Biar kompak, biar paham arah pembangunan negara. Terus apa yang menjadi prioritas-prioritas Presiden,” ujarnya di Kemenkomdigi, Jakarta Pusat pada Senin (13/1).

Nantinya, menurut Hasan, kegiatan itu akan diurus oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan melibatkan pihak Istana.