Kiai Marzuki soal Dicopot dari Ketum PWNU Jatim: Belum Dapat Surat Resmi

Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar. Foto: Dok. Istimewa

Kiai Marzuki Mustamar mengaku ia belum mendapat surat resmi dari PBNU soal pencopotan dirinya dari posisi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim. Surat yang dimaksud adalah SK PBNU Nomor 274/PB.01/A.II.01.44/99/12/2023 tentang pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur.

"Belum bisa komentar karena juga belum diberi surat resmi atau misalnya WA langsung dari PP (pengurus pusat) saya juga belum," ujar Marzuki saat ditemui di pondoknya di Ponpes Sabiilul Rosyad, Kota Malang, Kamis (28/12).

Ia juga tak bisa memastikan apakah kabar pencopotannya itu benar atau tidak. Sebab hingga saat ini, Marzuki mengaku masih belum mendapatkan informasi apa-apa dari PBNU.

"Sehingga itu benar apa enggak, kami enggak tahu. Apa bisa jadi karena situasi tertentu, PP menarik kembali [SK pencopotan saya], juga bisa kami juga enggak tahu. Yang jelas kami belum menerima," tambahnya.

Marzuki menyampaikan bahwa dirinya masih menjalankan tugasnya sebagai Ketua PWNU Jatim. Terakhir, pada Rabu (27/12) kemarin, ia sempat menandatangani SK terkait kepengurusan PCNU Kota Pasuruan.

"Kami rapat sesuai dengan biasanya. Dan andai diberhentikan sejak tanggal berapa kami juga enggak tahu. Kemarin saja saya masih tanda tangan SK. Kemarin tanggal 27 itu pegawai PW ke sini minta tanda tangan SK, kayaknya minta rekomendasi untuk PC Kota Pasuruan. Dan namanya masih lengkap di surat rekomendasi itu. Itu Rais PB Anwar Manshur itu ketua saya, sekretaris Muzakki," pungkasnya.

Dugaan Arahan ke Paslon

Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar (tengah) saat memaparkan makna Harlah ke-96 bagi Nahdlatul Ulama. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan

Kabar pencopotan Kiai Marzuki ini sebelumnya dibenarkan oleh Mantan Wakil Ketua PWNU Jatim, KH Absussalam Shohib atau Gus Salam, yang mengaku mendapat informasi dari sumber terpercaya. Sumber tersebut, kata Gus Salam, ikut hadir di pertemuan antara PBNU dengan beberapa PCNU se-Jawa Timur.

Dalam pertemuan itu, Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya hadir. Sementara dari PWNU Jatim yang hadir adalah Sekretaris Akhmad Muzakki. Kiai Marzuki tidak diundang.

"(Dalam pertemuan itu) dua poin yang mereka sampaikan. Pertama, pemberitahuan atas pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, dengan alasan yang menurut saya tidak jelas. Silakan dikonfirmasi ke PBNU apa alasannya," jelas Gus Salam.

Poin berikutnya, kata Gus Salam, apra pengurus PBNU diduga mengarahkan struktur PCNU yang datang di forum untuk mendukung paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan itu menggunakan bahasa kiasan.

"Tokoh-tokoh teras PBNU ini mengarahkan struktur PCNU yang hadir untuk membantu ke paslon 2. Ada yang dengan bahasa yang soreh atau jelas, ada yang bahasa dinayah atau kiasan," ujar dia.

Gus Salam menjelaskan, sebenarnya pencopotan Kiai Marzuki sudah disampaikan secara sah oleh Gus Yahya, dan PBNU masih akan menggodok siapa penggantinya. Namun dalam pertemuan, surat tersebut tidak diperlihatkan dan hanya berdasarkan ucapan Gus Yahya saja.

Pengurus Ponpes Denanyar Jombang itu pun mengaku kecewa atas sikap PBNU tersebut. Sebab, selama ini para pengurus PBNU selalu menyebut NU netral dan tidak dibawa dalam kepentingan Pilpres 2024.

"Dan itu dilakukan oleh pengurus teras PBNU yang selama ini gembor-gembornya memerintahkan untuk netral untuk semua struktur NU tapi di pertemuan internal bersama struktur PCNU mereka mengarahkan ke paslon 2," ucapnya.

Tanggapan PBNU

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Amin Said Husni mengatakan, pencopotan Kiai Marzuki ini terkait dengan masalah internal di organisasi.

Namun, ia tak menerangkan secara jelas masalah apa yang terjadi antara Kiai Marzuki dengan kepengurusan PWNU Jatim.

"Ini hal biasa. Soal internal organisasi," kata Amin dalam keterangan tertulisnya yang diterima kumparan, Kamis (28/12).

Menurutnya, masalah internal tersebut hanyalah masalah biasa dan tak perlu dibesar-besarkan.

"Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapa pun, apalagi yang tidak memahami masalahnya tidak perlu ikut berkomentar," ucapnya.

Amin menyebut bahwa pemberhentian Kiai Marzuki ini sudah diproses sejak lama. Sehingga, kata dia, tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis 2024.

"Proses pemberhentian juga sesuai AD/ART dan ketentuan yang ada," kata dia.

Terkait dengan pengganti Kiai Marzuki, kata Amin, nanti akan diumumkan dan sudah ada aturannya.

"Ya sesuai aturan yang ada saja," ungkapnya.