Kilas Balik Konflik Cak Imin Vs Gus Dur dalam Kepemimpinan PKB

Ilustrasi PKB Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Hubungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) belakangan kembali memanas dengan putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yakni Zannuba Ariffah Cafsoh atau Yenny Wahid. Keduanya saling sindir melalui Twitter mengenai PKB dan konflik perebutan posisi ketum PKB di masa lalu.

Yenny Wahid menilai Cak Imin seharusnya tak ngotot maju Pilpres dan mengambil posisi berseberangan dengan NU. Menjawab Yenny Wahid, Cak Imin meminta sepupunya itu tak ikut-ikutan mengurus PKB karena bukan bagian dari PKB.

"Selama ini Yeni itu bukan PKB, bikin partai sendiri saja gagal lolos, beberapa kali pemilu nyerang PKB enggak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya," cuitnya lewat akun @cakimiNOW, Kamis (23/6).

Cuitan Cak Imin kemudian direspons Yenny. Ia menyindir Cak Imin belum tentu bisa membuat partai sendiri, sebab menurutnya PKB adalah partai yang direbut Cak Imin dari Gus Dur.

"Hahaha inggih Cak. Tapi ndak usah baper tho, Cak. Dan memang benar, saya bukan PKB Cak Imin. Saya kan PKB Gus Dur. Cak Imin juga belum tentu lho bisa bikin partai sendiri.. kan bisanya mengambil partai punya orang lain. Peace, Cak," tulis Yenny dalam akun Twitternya, Kamis (23/6).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah) berpose bersama warga saat Konser Kebangsaan di Alun-alun Kota Tangerang, Banten, Minggu (12/6/2022). Foto: Fauzan/Antara Foto

Lantas, bagaimana asal mula konflik Cak Imin dan Gus Dur?

Konflik Gus Dur versus Cak Imin tak lepas dari sejarah berdirinya PKB. PKB muncul di tengah momen lengsernya Presiden RI ke-2 Soeharto pada 21 Mei 1998.

Dikutip dari laman resmi PKB, peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia yang disebut Era Reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air.

Usulan agar PBNU membentuk parpol paling banyak disuarakan warga NU. Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat.

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur. Foto: Paula Bronstein/Getty Images

Tim Lima diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah/Kordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU yang menginginkan adanya partai politik, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima.

Selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj di acara Muktamar NU. Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Pada 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26-28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol.

Sang inisiator pembentukan parpol bagi warga NU, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sempat khawatir pembentukan parpol dapat terkesan mengaitkan agama dan politik partai. Namun akhir Juni 1998, Gus Dur bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah.

Keinginan Gus Dur diperkuat dukungan deklarator lainnya, yaitu KH Munasir Ali, KH Ilyas Ruchiyat, KH A. Mustofa Bisri serta KH A. Muchith Muzadi. Proses selanjutnya, penentuan nama partai disahkan melalui hasil musyawarah Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, Perwakilan Wilayah, para tokoh pesantren, dan tokoh masyarakat.Usai pembentukan partai, deklarasi dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998.

Wakil Presiden Indonesia Megawati Sukarnoputri (kanan) berjabat tangan dengan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid sebelum rapat kabinet yang tidak biasa di Jakarta, (3/2/2001). Foto: Agus Lolong/AFP

Perpecahan PKB

Sebelum Sidang Khusus MPR pemakzulan Gus Dur sebagai Presiden, anggota PKB setuju untuk tidak hadir sebagai lambang solidaritas. Namun, Ketua PKB Matori Abdul Djalil bersikeras hadir karena ia adalah Wakil Ketua MPR.

Dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro, Gus Dur menjatuhkan posisi Matori sebagai Ketua PKB pada 15 Agustus 2001 dan melarangnya ikut serta dalam aktivitas partai sebelum akhirnya mencabut keanggotaan Matori pada November.

Pada 14 Januari 2002, Matori mengadakan Munas Khusus yang dihadiri pendukungnya di PKB. Munas tersebut memilihnya kembali sebagai Ketua PKB. Gus Dur membalasnya dengan mengadakan Munas tandingan pada 17 Januari, sehari setelah Munas Matori selesai.

Munas memilih kembali Gus Dur sebagai Ketua Dewan Penasihat dan Alwi Shihab sebagai Ketua PKB. PKB Gus Dur lebih dikenal sebagai PKB Kuningan, sementara PKB Matori dikenal sebagai PKB Batutulis.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpidato saat penutupan Muktamar PKB 2019 di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (21/8). Foto: ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Perpecahan ini pun berujung pada gelaran Muktamar PKB pada 2005 di Semarang, Jawa Tengah, yang menjadi salah satu puncak gejolak perselisihan di internal PKB. Muktamar PKB di Semarang pada 2005 akhirnya memilih Cak Imin sebagai Ketua Umum yang baru, sedangkan Gus Dur ditunjuk sebagai Ketua Dewan Syura PKB.

Namun, pada 2008 internal PKB mulai kembali bergejolak. Cak Imin sempat diberhentikan dari jabatannya karena dinilai banyak melakukan manuver oleh Gus Dur.

Gus Dur mengatakan keputusan pemberhentian Cak Imin diambil berdasarkan voting dalam rapat gabungan Dewan Syura dan Dewan Tanfidz di Jakarta Rabu (26/3/2008) malam.

"Itu rapat DPP. Gabungan Dewan Tanfidz dan Dewan Syura dengan pemungutan suara. Saya tidak ikut-ikut," kata Gus Dus, dikutip dari Antara.

Namun Gus Dur enggan membeberkan rincian alasan penggantian Cak Imin. Menurut Gus Dur, semuanya merupakan masalah internal PKB.

"Tidak etis. Masak rapat saya omongkan begitu saja. Kayak 'enggak' ada rapat. Itu kan keputusan rapat. Ya sudah saya ikut. Saya hanya lapor apa yang saya ketahui," kata dia.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Foto: Paula Bronstein/Newsmakers by Getty Images

Cak Imin kemudian mengajukan gugatan terhadap Gus Dur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pemberhentiannya. Wacana Muktamar Luar Biasa PKB pun muncul oleh dua pihak yang berseteru.

PKB Kubu Cak Imin menggelar MLB pada 2-4 Mei 2008 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Sementara, MLB PKB versi Gus Dur diselenggarakan pada 30 April-1 Mei di Parung. Namun, PN Jaksel memutuskan hasil MLB keduanya tak sah karena Cak Imin dan Gus Dur tak hadir dalam MLB satu sama lain, dan memutuskan kepengurusan PKB kembali pada hasil Muktamar di Semarang.

Akibat dualisme kepemimpinan itu, masing-masing kubu juga sempat mendaftarkan partai itu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bisa ikut sebagai partai peserta Pemilu 2009.

Yenny Wahid saat wawancara dengan kumparan, Jumat (11/6). Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Pada akhirnya, PKB pimpinan Cak Imin tetap dinyatakan sebagai PKB yang sah oleh pengadilan saat itu.

Sejumlah upaya untuk membangkitkan PKB Gus Dur atau PKB Parung sejak saat itu telah dilakukan Yenny Wahid namun tak berhasil.

Sementara Gus Dur berujung memilih tidak melawan dan mulai perlahan meninggalkan dunia politik hingga wafat pada 2009. Cak Imin pun menjabat sebagai Ketua Umum PKB hingga saat ini.