Kios Ilegal Jalan Perwakilan Yogya Akan Dibongkar, Sultan: Di-Buldoser Rampung

Sejumlah tulisan berisi larangan aktivitas di ruko sebelah utara Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta terlihat hari ini, Rabu (4/1/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Kios di utara Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta, telah disegel oleh Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Yogya). Lokasi yang digunakan mayoritas pedagang kuliner itu ilegal karena menggunakan tanah milik Keraton Yogyakarta.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) mengatakan bahwa ruang dialog telah selesai. Lokasi tersebut menjadi bagian pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG).

"Kan sudah selesai (dialognya), sudah keluar (pedagangnya), ya sudah wong itu terus kita bongkar mau dibangun (JPG)," katanya.

Menurut Sultan, pembongkaran bisa dilakukan dengan cepat dengan menggunakan alat berat.

Soal pedagang yang mengeluh kena tipu karena telah membayar sewa pada seseorang yang mengaku memiliki kekancingan (surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kesultanan atau Kadipaten kepada masyarakat atau institusi), Sultan mengatakan itu bukan urusannya.

"Ya terserah saja itu urusannya mereka, bukan saya," katanya.

Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) Adi Kusuma Putra Suryawan mengatakan tidak menolak pembangunan JPG, tetapi butuh solusi.

Pertama, setidaknya diperbolehkan berjualan hingga 2024 atau saat pembangunan JPG dimulai. Atau kedua diskusi untuk relokasi.

"Setidak-tidaknya harusnya pemerintah hadir untuk memberikan relokasi tapi kan kita tidak pernah membicarakan soal relokasi sampai sekarang," tuturnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH Yogya) Julian Duwi Prasetia mengatakan bisa dibilang para pedagang juga tertipu.

Julian membenarkan ada pedagang yang telah membayar uang sewa ke orang yang mengaku memiliki kekancingan.

"Tentu ini menjadi persoalan juga karena para pedagang ini tentu hari ini merasa dirugikan karena dia kena tipu juga," katanya.