Kisah Eks Kader PDIP Sudarsono Ingin 'Bertemu' Hasto di KPK

Ilustrasi KPK. Foto: Shutterstock

Sebanyak empat orang yang kompak mengenakan baju berwarna hitam tiba-tiba mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/2), sekitar pukul 10.46 WIB.

Berjalan dari arah selatan, mereka bahu-membahu membawa karangan bunga dan menaruhnya persis di halaman kantor KPK itu.

Tak banyak awalnya yang menggubris kedatangan mereka, termasuk wartawan yang sedari pagi menunggu kedatangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto—yang sedianya akan diperiksa komisi antirasuah hari.

Belakangan, karangan bunga berukuran sekitar 1,2 x 2 meter itu ternyata dibawa ke KPK sebagai bentuk dukungan KPK untuk memeriksa sang petinggi partai berlambang banteng tersebut.

Adalah Sudarsono, eks kader PDIP asal Pemalang, Jawa Tengah, yang sengaja mendatangi KPK dan membawa papan karangan bunga berwarna merah-hitam itu.

Eks kader PDIP asal Pemalang, Jawa Tengah, Sudarsono, membawa karangan bunga sebagai bentuk dukungan kepada KPK untuk mempercepat proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Di bagian warna merah papan karangan bunga itu, tertulis pesan begini: 'Mendukung KPK Segera Proses Hukum Hasto Kristiyanto'. Sementara, di bagian bawahnya tercantum nama Sudarsono beserta keterangannya sebagai kader PDIP yang dipecat Hasto.

Sedianya, Hasto bakal diperiksa penyidik komisi antirasuah terkait kasus yang menjeratnya sebagai tersangka. Namun, ia justru mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan itu.

Wartawan masih menunggu kedatangan Hasto di Gedung Merah Putih KPK. 'Keinginan' untuk bertemu Hasto pun juga dirasakan oleh Sudarsono.

Harapan bisa bertemu Hasto itu seolah terselip lewat karangan bunga yang digiringnya ke KPK.

"Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, saya saja bisa datang, apakah Mas Hasto juga perlu ikut kami menjemput kalian, menjemput Mas Hasto pakai motor atau pakai odong-odong?" ucapnya kepada wartawan di lokasi.

Menyadari dikerubungi puluhan wartawan, semangat Sudarsono makin berapi-api. Bahkan, ia memperlihatkan aksi sujud syukur di sekitar karangan bunganya yang sudah terparkir.

Eks kader PDIP asal Pemalang, Jawa Tengah, Sudarsono, membawa karangan bunga sebagai bentuk dukungan kepada KPK untuk mempercepat proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Dengan menghadap ke arah selatan, aksi sujud Sudarsono itu pun langsung diabadikan oleh awak media. Semua beramai-ramai tak ingin melewatkan momen itu.

Kepada wartawan, Sudarsono mengaku aksinya itu sebagai bentuk syukur usai praperadilan Hasto kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Saya ingin sujud syukur di depan kantor KPK ini atas ditolaknya praperadilan yang kemarin diajukan oleh Hasto," ujarnya.

Eks kader PDIP asal Pemalang, Jawa Tengah, Sudarsono, membawa karangan bunga sebagai bentuk dukungan kepada KPK untuk mempercepat proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Selama kurang lebih sekitar 10 detik, giliran tiga rekannya yang lain tampak mengikuti aksi yang dilakukan Sudarsono.

Tepat sebelum bersujud itu, Sudarsono melangitkan harapannya agar proses hukum Hasto bisa segera rampung.

"Supaya proses hukum saudara Hasto bisa terselesaikan dengan baik, sehingga bangsa ini negara ini tidak disibukkan oleh mengurusi masalah-masalah Hasto," pungkasnya.

Hasto Kembali Praperadilan

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Adapun Hasto mengajukan penundaan pemeriksaannya lantaran kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada Kamis (13/2) kemarin, gugatan praperadilan yang sebelumnya dilayangkan Hasto diputuskan tidak dapat diterima oleh hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto.

Sedianya, pemeriksaan hari ini menjadi yang pertama kali usai gugatan praperadilan Hasto kandas di PN Jakarta Selatan.

Gugatan praperadilan tersebut merupakan bentuk perlawanan Hasto usai dijerat sebagai tersangka oleh KPK dalam dua perkara, yakni dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan pada Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan gugatan praperadilan Hasto tidak dapat diterima.

Hakim Djuyamto menilai permohonan praperadilan Hasto gugur karena tidak memenuhi syarat formil. Sebab, gugatan tersebut dinilai tidak jelas atau kabur.

Dalam permohonannya, Hasto mempersoalkan dua status tersangka yang diterbitkan KPK berdasarkan atas dua surat perintah penyidikan (Sprindik). Dua sprindik itu yakni:

Menurut Djuyamto, penetapan tersangka terhadap Hasto dengan dua Sprindik tersebut terkait dengan dugaan dua tindak pidana berbeda yang disangkakan kepada Hasto, yakni dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah kepada penyelenggara negara. Harusnya praperadilan diajukan juga dalam dua permohonan, tidak disatukan.

Atas putusan itu, pihak Hasto mempertimbangkan bakal mengajukan praperadilan kembali mengikuti putusan PN Jakarta Selatan.

Kasus Hasto

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dua perkara. Pertama, yakni tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) eks Caleg PDIP Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan.

Dalam perkara dugaan suap, Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Ia dijerat sebagai tersangka bersama Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya.

Suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp 600 juta.

Suap itu diduga dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio F dan juga Wahyu Setiawan.

Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan—seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya—untuk menelepon Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri.

Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.