KJP Vs KJP Plus Menurut Sandiaga Uno

Sandiaga Uno menunjukkan Kartu Jakarta Pintar. (Foto: Antara/Atika Fauziyyah)

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang pertama kali diberikan oleh Joko Widodo saat masih menjabat Gubernur DKI, diakui sebagai program yang sukses. Terbukti, meski Jokowi sudah 'naik kelas', program KJP masih menjadi program andalan di Pilgub DKI 2017.

Program itu dilanjutkan oleh Ahok sebagai gubernur, namun diadopsi juga oleh rivalnya di putaran dua, Anies Baswedan. Perbedaan paling mencolok adalah KJP versi Ahok-Djarot ditujukan untuk anak sekolah dan tidak bisa dicairkan dananya, KJP Plus versi Anies-Sandi tidak hanya untuk anak sekolah dan bisa dicairkan dananya.

"Yang membedakan kita dengan mereka adalah kalau kita mau dorong anak enggak sekolah supaya sekolah," kata Ahok, saat blusukan di Gandaria Selatan, Jakarta, Rabu (5/4).

Baca: Ahok Sindir Anies: Anak Tak Sekolah Kok Dikasih KJP?

Ahok mengkritik target KJP Plus Anies-Sandi yang tidak hanya untuk anak yang bersekolah. Ahok juga meragukan jika pencairan dana KJP Plus bisa dimanfaatkan dengan semestinya.

Namun Sandiaga membela diri, bahwa target KJP Plus bukan untuk mereka yang tidak sekolah, tapi justru untuk menyelamatkan mereka lewat paket keterampilan.

"KJP untuk anak yang tidak sekolah itu untuk mereka yang putus sekolah dan akan mengambil paket keterampilan atau paket A, B, dan C," jelas Sandi memberikan tanggapan atas pernyataan Ahok di tempat berbeda, Kawasan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (5/4).

Sandi juga menjelaskan, program KJP Plus yang ia tawarkan justru ditujukan untuk membantu anak usia 6-21 tahun agar bisa menjadi tenaga terlatih. Hal ini sesuai dengan Perda No 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan yang menyatakan pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khusunya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.

"Karena kita menggunakan RT RW dan sekolah termasuk penyedia daripada paket-paket keterampilan (sebagai pengawas pendataan KJP Plus) tersebut, tentunya KJP Plus itu akan cair kalau digunakan untuk mengambil paket keterampilan tersebut," ujar Sandi.

KJP Plus yang dibagikan Sandia Uno. (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan KJP Plus, Sandi mengaku akan menggunakan sistem keamanan yang melibatkan aplikasi dan pengawasan masyarakat. Ia juga mengaku kewajiban pengawalan program KJP Plus bukan hanya tanggung jawab Pemprov tetapi juga masyarakat sekitar.

"Kita akan gunakan juga masyarakat untuk ikut aktif melihat tetangganya yang menggunakan KJP Plus itu untuk hal-hal lain di luar pendidikan. Dan kalau misalnya digunakan untuk beli motor, beli make up misalnya, itu kita akan tegas kita akan langsung cabut KJP Plus itu," ujar Sandi.