Klaim Bisa Cegah Korupsi, KPK Usul Penambahan Dana Parpol

Executive Briefing kepada 20 Partai Politik dalam Program Politik Cerdas Bertintegritas (PCB) Terpadu KPK Tahun 2022, Rabu (18/5/2022). Foto: Hedi/kumparan

KPK melalui Tim Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan bantuan dana bagi Partai Politik (Parpol).

Hal tersebut disampaikan Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati, dalam bincang-bincang bertajuk Cegah Korupsi Politik, Anak Muda Bisa Apa? di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (24/8).

Niken memaparkan, pada tahun 2022, anggaran negara melalui APBN yang digelontorkan untuk Parpol sebesar Rp 126 miliar. Bila dirinci, parpol yang berada di pusat hanya mendapatkan Rp 1.000/satu suara dan Rp 1.200/satu suara bagi parpol di daerah dengan APBD.

Jumlah itu disebut masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan biaya operasional Parpol.

“Jika dikonversi, jumlah itu hanya nol koma sekian dari kebutuhan dan nggak ngefek sehingga sisanya harus mencari sendiri. Akhirnya keuangan Parpol nggak akan akuntabel,” kata Niken.

Berdasarkan hasil kajian KPK bersama LIPI, baseline kebutuhan operasional Parpol pada tahun 2023 ialah Rp 16.922/suara. Dengan jumlah tersebut, bantuan keuangan yang bisa diberikan negara ialah sebesar 50% atau setara dengan Rp 8.461/suara.

Dengan dana tersebut, Parpol disebut akan memiliki pendanaan yang lebih sehat sehingga mengurangi risiko korupsi karena bekerja sama dengan pihak tertentu untuk mencari dana operasional tambahan.

Penandatanganan SKB Stranas PK periode 2021-2022. Foto: Youtube/@KPK RI

Di sisi lain, tambah Niken, penambahan dana Parpol memiliki urgensi tersendiri dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum tahun 2024. Pada tahun politik itu, masyarakat akan memilih pemimpin dari level daerah hingga nasional dalam waktu kurang dari satu hari.

Momen di mana masa depan bangsa Indonesia akan dipertaruhkan untuk lima tahun ke depan.

Menurut Niken, Parpol merupakan institusi demokrasi yang paling strategis. Parpol merupakan rumah pencetak pemimpin dan birokrat bangsa di semua level. Parpol pula yang membuat kebijakan yang pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat luas.

“Ini menandakan Parpol menjadi instrumen yang sangat penting. Juga demokrasi yang sehat dan solid butuh bahan baku sehingga pembiayaan ini sebenarnya oleh individu atau negara berhak melakukannya,” ujar Niken.

Terlebih, lanjut Niken, data KPK menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi terbanyak melibatkan anggota DPR, DPRD, Gubernur, Wali kota, dan Bupati. Mereka semua merupakan aktor-aktor yang lahir dari proses politik yang melibatkan Parpol. Tanpa Parpol, mereka tidak akan pernah dapat turun gelanggang dan memenangkan kontestasi.

Kajian KPK memperlihatkan salah satu alasan aktor politik melakukan tindak pidana korupsi karena melakukan pemufakatan jahat dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu dibutuhkan untuk mengembalikan ongkos politik dan iuran biaya operasional di tubuh Parpol itu sendiri.

KPK berharap, dengan meningkatkan dana Parpol tindak pidana tersebut bisa diminimalisasi.

Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Meski diberikan bantuan dana lebih besar, timpal Niken, tentu ada mekanisme yang harus diikuti salah satunya dengan mengimplementasikan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

SIPP akan menjadi seperangkat kebijakan yang dibangun oleh Parpol dan disepakati secara kolektif. Standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kadernya.

Kata Niken, terdapat 5 komponen utama bagi parpol dalam implementasi SIPP. Yakni, kode etik, yang mencakup adanya lembaga penegak etik dan whistle blower system; keuangan parpol dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran; rekrutmen yang baik dengan regulasi dan sistem yang apik; demokrasi internal parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; dan kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi.

Kata Niken, implementasi SIPP sangat menguntungkan Parpol. SIPP juga menjadi solusi bagi problematika partai politik, yaitu ketiadaan standar etik partai, rekrutmen politik tertutup dan sarat nepotisme, serta masalah pada pendanaan parpol. Ini akan menjadi salah satu indikator Parpol bersih dari korupsi.

“Dashboard SIPP ini terbuka dan semua orang bisa mengakses. Jadi sebelum memilih mereka bisa dicek semua. Semua pola-pola mulai dari kaderisasi, sumber keuangan, pendidikan antikorupsi di tubuh Parpol bisa dicek. Sehingga uang ini bisa dipertanggungjawabkan untuk pendidikan antikorupsi yang sebaik-baiknya,” pungkas Niken.