Klarifikasi Pemilik Pondok IBBAS soal Polemik Pengiriman Santri ke Mesir

Wijaksana Santosa (tengah), Pimpinan pondok pesantren Ibnu Abbas, Serang, Banten, memberikan keterangan pers mengenai pemberitaan media online maupun para pelajar yang berada di rumah binaan Mesir, Cairo (Rubinsir). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Wijaksana Santosa selaku pemimpin Pondok IBBAS (Ibnu Abbas), Serang, Banten, akhirnya memberikan klarifikasi terkait konflik dengan sejumlah wali santri Indonesia. Konflik itu terjadi di rumah binaan Mesir, Kairo.

Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Pondok IBBAS diduga telah menyalahi aturan dalam pengiriman santri tingkat SMP dan SMA ke Mesir. Selain itu, Pondok IBBAS diduga menyalahi aturan karena visa yang digunakan para santri bukan visa pelajar melainkan turis.

Selain Kemlu, Bareskrim Mabes Polri juga masih mendalami konflik di Pondok IBBAS. Bareskrim menduga jika Pondok IBBAS telah melakukan tindak pidana penipuan.

Dalam konferensi pers di Kantor Pengacara Hanasti dan Rekan, Tangerang Selatan, Sabtu (5/9), Wijaksana yang didampingi kuasa hukumnya Mahyuni Harahap memberikan sejumlah klarifikasi terkait polemik pengiriman para santri itu.

Berikut Sejumlah Point Klarifikasi yang disampaikan Wijaksana Santosa:

Wijaksana Santosa, Pimpinan pondok pesantren Ibnu Abbas, Serang, Banten, memberikan keterangan pers mengenai pemberitaan media online maupun para pelajar yang berada di rumah binaan Mesir, Cairo (Rubinsir). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Wijaksana Tegaskan Tidak Ada Pondok IBBAS di Kairo

Wijaksana menegaskan, Pondok IBBAS Serang tidak pernah mendirikan Pondok IBBAS Kairo atau lembaga apa pun di sana. Sebab dia mengatakan para santri yang diberangkatkan ke Kairo ditempatkan di Rumah Binaan Mesir.

"Apa pun keberadaan santri-santri IBBAS yang dipercaya untuk membantu mengontrol dan mengasuh santri atas dasar ta'awun (saling tolong menolong) dan kesepakatan dengan wali santri," kata Wijaksana.

Wijaksana mengatakan, memang benar santri yang mereka kirim merupakan tingkat SMP dan SMA dan hal itu sudah dilakukan sejak 2017. Namun ia membantah informasi santri yang dikirim bisa langsung kuliah di Universitas Al Azhar Kairo.

"Santri tidak bisa langsung melanjutkan ke Al Azhar sebelum menyelesaikan jenjang SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun jalur kuliah sudah diatur regulasinya oleh Kemenag," tutur dia.

Wijaksana Santosa, Pimpinan pondok pesantren Ibnu Abbas, Serang, Banten, melihatkan dokumen saat gelar keterangan pers mengenai pemberitaan media online maupun para pelajar yang berada di rumah binaan Mesir, Cairo (Rubinsir). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Wijaksana Bantah Pengiriman Santri SMP dan SMA ke Mesir Ilegal

Kemlu mengatakan Pondok IBBAS melanggar prosedur mengenai pengiriman para santri. Namun hal itu dibantah Wijaksana.

"Bahwa semua yang dilakukan IBBAS adalah legal mulai dari berangkat dengan invitation letter dari Mesir dan mendapatkan rekomendasi untuk belajar di Mahad Dirosah Khoshoh Al Azhar dari KBRI bagian atase pendidikan dan semua terdaftar di Mahad AL Azhar dan memiliki kartu pelajar, tasdiq dan visa pelajar. Bila tidak legal, tentunya otoritas Mesir/Kairo akan mendeportasinya," ucap Wijaksana.

Wijaksana juga tidak ingin pengiriman santri ke Mesir disebut sebagai batu loncatan agar bisa kuliah di Al Azhar tetapi sebuah solusi agar santri memiliki kemampuan berbahasa dan keilmuan dasar yang lebih baik ketika nanti masuk ke jenjang kuliah.

Wijaksana menambahkan, para santri sebelum diberangkatkan ke Mesir sudah diberikan pembekalan dengan baik selama sebulan.

"Semua yang dikarantina sudah diberikan gambaran hal-hal penting secara umum bagaimana kondisi d Kairo sebelum berangkat ke Mesir. Tempat tinggal, etika hidup dengan orang, tujuan pergi ke Mesir untuk serius menuntut ilmu dan sebagainya," tutur dia.

Wijaksana Santosa, Pimpinan pondok pesantren Ibnu Abbas, Serang, Banten, melihatkan dokumen saat gelar keterangan pers mengenai pemberitaan media online maupun para pelajar yang berada di rumah binaan Mesir, Cairo (Rubinsir). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Wijaksana: IBBAS Tak Punya Wewenang Terhadap Visa Santri

Wijaksana memberikan klarifikasi terkait visa para santri di Rumah Binaan Mesir yang bermasalah. Bahkan sebagaian santri overstay karena mereka tindak menggunakan visa pelajar.

Wijaksana menuturkan, sejak awal mereka memang tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus visa para santri.

"Sudah dijelaskan tidak ada lembaga apa pun yang dibentuk IBBAS di Mesir, yang ada mereka saling tolong menolong saja secara mandiri dan diakomodir oleh wakil yang ditunjuk Ponpes IBBAS yang berhak mengurus visa di Mesir tentunya lembaga yang berwenang misalnya KBRI/konsuler dan yang ditunjuk konsuler tim intif dan tentunya santri sendiri," kata Wijaksana.

Sedangkan mengenai sejumlah santri yang overstay, Wijaksana mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Salah satu di antaranya kelalaian santri itu sendiri.

"Masalah lambat tentu banyak faktor salah satunya karena pandemi, pas mau ngurus (visa) keburu pandemi dan faktor diluar kemampuan manusia. Sebenarnya dalam kondisi normal semua santri bisa ngurus visa tinggal masalahnya ada santri yang cenderung malas dan ada yang rajin untuk fokus masalah ini," ucap Wijaksana.

Wijaksana tak menampik sempat ada keterlambatan pengurusan visa santri karena pandemi COVID-19 karena semua aktivitas kantor tutup. Tetapi ketika sudah buka, maka semua santri bisa mengurus visa lagi.

"Kalaupun terjadi keterlambatan, maka bukan kewajiban IBBAS untuk mengurus visa, yang wajib mengurus visa adalah pihak berwenang di Mesir (tim intif kekeluargaan) dan santri yang bersangkutan karena mengurus visa tidak bisa diwakilkan. IBBAS hanya bantu saja mengingatkan santri," kata Wijaksana.

Tim kuasa hukum, Mahyuni Harahap, Pimpinan ponpes Ibnu Abbas Wijaksana Santosa (kanan). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Wijaksana: Visa Pelajar Santri Terbit Jika Sudah Diterima Masuk di Mahad Al Azhar

Wijaksana mengatakan, para santri Pondok IBBAS yang dikirim memang bukan untuk kuliah di Al Azhar sehingga ada perbedaan dalam pengurusan visa mereka.

"IBBAS memberangkatkan santri untuk sekolah di Mahad bukan untuk kuliah. Pengurus visa kuliah ke Al Azhar Mesir berbeda dengan pengurusan visa pelajar Mahad Al Azhar Mesir. Sebagaimana yang diketahui, kalau kuliah harus memiliki visa pelajar dari mulai berangkat karena sudah didaftarkan Kemenag ke Mesir meskipun belum berangkat ke Mesir," jelas Wijaksana.

"Tapi kalau mau daftar ke Mahad, maka pelajar harus datang sendiri ke Mesir untuk mendapatkan rekomendasi dari ATDIK KBRI kemudian daftar ke Mahad Dirosah Khoshoh Al Azhar, baru kemudian mendapatkan Tasdiq untuk mengurus visa pelajar," lanjutnya.

Selain itu Wijaksana mengatakan saat mendaftar sekolah di Mahad Al Azhar Asy Syarif, santri tidak bisa diwakilkan dan harus datang ke Mesir langsung. Ia menyebut jika Mahad Al Azhar Asy Syarif menerima pendaftaran dengan VOA (visa on arrival) dan kunjungan dengan catatan sudah mendapatkan rekomendasi dari ATDIK KBRI Mesir.

Tim kuasa hukum, Mahyuni Harahap, Pimpinan ponpes Ibnu Abbas Wijaksana Santosa (kanan). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pondok IBBAS Bantah Persulit Santri yang Ingin Keluar

Wijaksana memberikan klarifikasi terkait keterangan salah satu wali santri yang menyebut Pondok IBBAS berusaha menghalangi kepindahan anak mereka dari Kairo.

Dalam hal itu, Wijaksana mengatakan sebenarnya sudah ada surat pernyataan yang dibuat bersama dengan wali santri sebelum pemberangkatan ke Mesir. Surat itu menurutnya harus dipatuhi oleh para wali santri.

"Mengacu kepada surat pernyataan orang tua yang bersedia anaknya di asuh di rumah IBBAS sampai lulus SMA Al Azhar dan jika melanggar pernyataan ini maka bersedia dipulangkan anaknya ke Indonesia. Jadi tidak benar kalau disebut menghalang-halangi apalagi melarang, yang ada mengembalikan kepada pernyataan yang sudah disepakati orang tua," kata Wijaksana.

Wijaksana menambahkan, selama ini IBBAS tidak pernah melarang santri jika ingin keluar dari sana. Termasuk menghalang-halangi jika santri ingin berkoordinasi dengan KBRI Kairo.

"IBBAS tidak pernah memberikan kesulitan untuk berkoordinasi dengan KBRI karena tidak betah maka ingin keluar dari IBBAS. Padahal semua peraturan itu sudah dipahami dan ditandatangani sebelum berangkat ke Mesir," tegas dia.

Kegiatan santri Pondok IBBAS di Kairo, Mesir. Foto: Dok. Istimewa

Klarifikasi Wijaksana soal Kehidupan Santri di Rumah Binaan Mesir

Sejumlah wali santri dan mantan santri Pondok IBBAS menyampaikan keluhannya mengenai situasi di Rumah Binaan Mesir yang dinilai tidak kondusif karena sejumlah masalah.

Wijaksana membantah hal itu dan mengatakan jika semua kegiatan di Rumah Binaan Mesir sudah terprogram dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama.

"Perlu kami luruskan dan klarifikasi bahwa tidak betah karena aturan IBBAS tidak memperbolehkan santri keluar malam, tidak boleh pacaran, tidak boleh nongkrong di kafe, tidak boleh ke warnet, tidak boleh pegang HP selama 24 jam, subuh harus bangun untuk salat tahajud dan berjemaah dan tahfiz dengan syekh," kata Wijaksana.

Wijaksana mengatakan, Rumah Binaan Mesir itu terletak di kawasan elite Kairo dan dikelola secara mandiri oleh wakil IBBAS yang dipercaya membantu para santri menjalani kegiatan. Pengelola yang mereka tunjuk yakni Ramdhan selaku keponakan Wijaksana yang merupakan mahasiswa di Universitas Al Azhar Kairo dan Nadia yang merupakan anak Wijaksana yang juga mahasiswa di Universitas Al Azhar.

"Mengenai lokasi kenapa di kawasan elite, karena IBBAS ingin yang terbaik bagi santri dari berbagai sisi, kemanan, kenyamanan dan strategis," ucap Wijaksana.

Wijaksana mengaku keberatan dengan pernyataan wali santri yang menyebut IBBAS tidak pernah mendengar masukan mereka. Sebab selama ini dia mengklaim program pembelajaran di IBBAS sudah cukup baik dan terjadwal.

"Bada subuh mendatangkan Syekh berskala internasional dari Mesir untuk Tahfiz Al-Quran bersama, bimbel bahasa Arab inti dengan guru Mahad Al Azhar Mesir, bimbel bahasa Arab dengan mahasiswa S2 Al Azhar yang lahir dan mukim di Mesir, belajar tajwid bersama Syekh dari Al Azhar, olah raga futsal seminggu sekali, rihlah berskala sesuai kebutuhan, program ramadhan dan lain-lain," ucap dia.

Sementara mengenai kemanan dan pengawasan para santri di Kairo, Wijaksana mengatakan pihaknya sudah menyiapkan satpam di luar asrama para santri. Kemudian di dalam asrama santri terdapat kamera CCTV.

"Santri tidak boleh keluar tanpa izin satpam di dalam dan harus mengisi buku kontrol keluar masuk gedung. Semua program ini sudah dipahami dan disepakati oleh santri dan wali santri sebelum berangkat ke Mesir," kata Wijaksana.

Wijaksana Santosa, Pimpinan pondok pesantren Ibnu Abbas, Serang, Banten, memberikan keterangan pers mengenai pemberitaan media online maupun para pelajar yang berada di rumah binaan Mesir, Cairo (Rubinsir). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Klarifikasi Wijaksana soal Biaya Bulanan Santri yang Terus Naik

Dalam brosur promosi Pondok IBBAS, disebutkan biaya hidup bulanan para santri sebesar Rp 2,5 juta. Hanya saja para wali santri mengatakan dalam penerapannya tidak seperti itu. Sebab biaya hidup bulanan tiap bulan terus naik hingga pernah menyentuh Rp 4 juta.

Terkait hal itu, Wijaksana menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan biaya hidup santri bulanan terus naik.

"Bahwa biaya hidup disesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomian di Mesir. Bahkan IBBAS menggratiskan biaya sewa rumah dan biaya hidup beberapa santri karena faktor ekonomi (yatim dhuafa), biaya bimbel dan tahfiz pun diberikan keringanan sampai digratiskan bagi santri yang lemah ekonomi," ucap Wijaksana.

"Bahkan para santri sering diberi oleh guru maupun Syekh berupa makanan pernah juga dihadiahi uang mesir 200-300 EGP oleh Syekh di bulan Ramadhan. Ini bukan masalah justru solusi bagi masalah. Bahkan banyak di antara santri yang bermasalah keberangkatannya dibantu IBBAS karena IBBAS mengapresiasi semangat orang tua dan santri untuk menimba ilmu di Mesir," tutur dia.

Wijaksana lantas menyebut justru selama ini banyak wali santri yang terlambat membayar uang bulanan. Padahal para santri di Kairo harus makan dan IBBAS sering menutupi kekurangan itu dengan berbagai upaya agar para santri tetap bisa belajar dengan tenang tanpa kelaparan.

"Ini bukan masalah tapi solusi bagi masalah. Adapun iuran Rp 2,5 juta tidak pernah berubah hingga saat ini, kalaupun bertambah biasanya santri meminta tambahan uang saku, atau membeli pemanas air, atau membeli tempat tidur karena musim dingin, atau membayar bimbel bahasa, iuran tahfiz dan atau keperluan pribadi seperti selimut, jaket musim dingin dan lain-lain," kata dia.

Wijaksana Santosa, Pimpinan pondok pesantren Ibnu Abbas, Serang, Banten, memberikan keterangan pers mengenai pemberitaan media online maupun para pelajar yang berada di rumah binaan Mesir, Cairo (Rubinsir). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pondok IBBAS Klarifikasi soal SPP Bulanan

Wijaksana memastikan tidak ada SPP di Rumah Binaan Mesir. Menurutnya uang bulanan sebesar Rp 2,5 juta yang dibayar wali santri merupakan biaya hidup bulanan para santri.

"Di IBBAS tidak ada SPP yang ada adalah iuran bulanan karena keuangan dari orang tua diperuntukan untuk membantu santri agar sukses menuntut ilmu di Al Azhar Kairo, Mesir, agar ketika mereka pulang ke Indonesia dengan ilmu yang mumpuni yang mampu menyelesaikan problematika masyarakat sekitar dengan keilmuan yang mereka miliki," kata Wijaksana.

"Mereka bisa membantu memajukan wilayahnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan menebar manfaat untuk masyarakat sekitarnya," tambahnya.

Wijaksana mengatakan, iuran bulanan itu sudah diberitahu kepada wali santri sebelum berangkat ke Mesir. Bahkan jika ada perubahan rate EGP khususnya bulan Maret, April, Mei 2020 akibat pandemi COVID-19.

Wijaksana Keberatan Penyataan Bareskrim Mabes Polri Terkait Dugaan Penipuan

Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri, Kombes Pol John Weynart, mengatakan diduga Pondok IBBAS telah melakukan penipuan. Namun Bareskrim belum melakukan penyelidikan karena belum ada laporan dari wali santri.

Wijaksana mengaku tidak terima dengan pernyataan Bareskrim. Sebab selama ini mereka tidak pernah melakukan penipuan seperti diduga itu.

"Bahwa kami sangat keberatan dan ini sudah pembunuhan karakter karena kami tidak pernah melakukan penipuan yang tentunya negara kita menganut asas praduga tak bersalah," ucap Wijaksana.

"Karena pada kenyataannya, kami IBBAS tidak pernah berniat atau melakukan penipuan yang ada kami dari IBBAS membantu menggratiskan bagi santri yatim dhuafa," tegas dia.

Klarifikasi Wijaksana soal Kunjungan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir

Wijaksana juga memberikan klarifikasi mengenai kunjungan PPMI Mesir ke rumah binaan IBBAS. Padahal sebelumnya melalui surat pernyataan sikap, PPMI menolak terlibat dalam konflik ini.

Wijaksana menyebut PPMI Mesir sempat meminta mereka memperketat pengawasan terhadap santri yang keluar rumah binaan. Menurutnya, pertemuan antara Presiden PPMI periode sebelumnya dan Dewan Kemanan (DK) PPMI dengan Mudir Ponpes Ibnu Abbas terjadi pada Sabtu, 19 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 waktu Kairo di rumah binaan santri IBBAS, Hay Sabi, Kota Nasr, Kairo.

"(Pertemuan) untuk membahas seputar aktivitas pelajar dan keamanan pelajar Indonesia di Mesir. Maka atas permintaan PPMI dan DK PPMI, IBBAS harus tetap mengasuh santri sampai minimal lulus Mahad Tsanawi Al Azhar Kairo, Mesir. Tidak boleh diserahkan begitu saja ke lembaga lain karena keberangkatan mereka oleh IBBAS," ucap Wijaksana.

"Sikap PPMI ini sangat baik dan sejalan dengan program IBBAS dalam memberangkatkan santri ke Mesir yang akhirnya IBBAS implementasikan dalam bentuk surat pernyataan wali santri sebagai syarat keberangkatan," tambah dia.

Sedangkan mengenai PPMI yang meminta ada lembaga penjamin terhadap santri IBBAS dan semakin banyak santri yang keluar dari rumah binaan, Wijaksana mengatakan hal itu tidak sesuai dengan isi pertemuan IBBAS dan PPMI.

"Karena yang ada adalah IBBAS harus mengurus santri minimal hingga lulus Mahad Tsanawi. Tapi PPMI periode berikutnya mengubah kebijakannya meskipun sempat beberapa kali memberikan persetujuannya (mengetahui cap dan tandatangan). Dan sejak 13 Agustus 2020, PPMI memutuskan untuk tidak memberikan tandatangan dan cap serta menyatakan tidak ikut campur urusan internal IBBAS," tutur Wijaksana.

Kegiatan santri Pondok IBBAS di Kairo, Mesir. Foto: Dok. Istimewa

Klarifikasi IBBAS soal Foto Kegiatan Santri di Mesir

Wijaksana memberikan klarifikasi terkait foto kegiatan para santri rumah binaan Mesir. Ia menilai wajar saja jika telihat ada anak remaja di sana karena santri yang mereka kirim merupakan anak SMP dan SMA.

"Seluruh santri berusia di jenjang SMP dan SMA sehingga wajar saja kalau ada yang baru kelas 1 atau 2 SMP yang fisiknya memang kecil," kata Wijaksana.

Dalam foto yang di terima kumparan, nampak ada pria menggunakan pakaian gamis berpeci hitam bersama para santri. Wijaksana menyebut dia merupakan salah seorang Syekh di Al Azhar.

"Sebenarnya yang mengenakan peci putih atasnya merah dan pakaian gamis adalah seorang Syekh Al Azhar dan ini sudah diketahui oleh seluruh santri. Sebenarnya rihlah itu gratis namun diberikan kepada yang rajin belajar saja sebagai bentuk apresiasi," ucap Wijaksana.

Wijaksana juga mengatakan memang tidak ada pakaian resmi para santri di rumah binaan Mesir. Kebijakan tersebut sudah berasal dari Mahad Al Azhar.

"Di Mahad Al Azhar pelajar tidak diberikan seragam khusus sehingga IBBAS mengadopsi kebijakan tersebut sebagai bentuk takzim kami kepada institusi Al Azhar," kata dia.

Terkahir, Wijaksana memberikan klarifikasi soal guru yang mengajar santi di rumah binaan Mesir. Ia mengatakan guru di sana merupakan lulusan Al Azhar dan sedang melanjutkan S2 di Universitas Indonesia.

Dia meluruskan adanya konflik antara guru Mesir dan Indonesia. Ia mengatakan, IBBAS menyediakan guru Mesir yang hanya memberikan pelajaran bahasa Arab agar santri terbiasa berbahasa Arab.

"Hal-hal yang belum dipahami dicatat untuk dibahas dengan guru berbahasa Indonesia yang sudah IBBAS sediakan juga dengan kawan-kawan yang sudah paham," tutur Wijaksana.