Koalisi LSM Nilai Suara PSI Melesat Sampai 3% Tak Masuk Akal: Ada Ambisi Jokowi

Ilustrasi Partai PSI Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, menuding lonjakan suara PSI tidak masuk akal. PSI kini meraih 3% di real count sementara KPU.

“Lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal,” demikian tertulis dalam siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang diterima kumparan, Minggu (3/3).

Berdasarkan pantauan kumparan per Minggu (3/3) pukul 10.00 di situs Sirekap, suara PSI sudah menyentuh angka 2,403,030 atau mencapai 3,13 persen. Dengan begitu PSI hanya kurang 0,7 persen untuk memenuhi ambang batas parlemen untuk melangkah ke Senayan.

Suara PSI hingga Sabtu 2 maret 2024 pukul 19.07 berdasarkan Sirekap KPU. Foto: Dok. KPU

Dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Mereka pun menduga adanya penggelembungan 400 ribu suara yang terjadi saat perhitungan suara manual di tingkat kecamatan dihentikan sementara.

“Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU,” tuturnya.

Untuk itu, mereka meminta DPR untuk menggulirkan hak angket mengusut kecurangan sistematis yang dilakukan selama pelaksanaan pemilu 2024 oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

“Nyaris sempurnalah pembajakan Pemilu 2024 oleh Rezim Despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroniny," tutur perwakilan LSM, Ketua SETARA Institute Hendardi.

Presiden Jokowi bertemu putra bungsunya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, dalam temu kader PSI di Bandung, 3 Januari 2024. Pada kesempatan itu, Jokowi berkata ia senang dengan PSI sejak dulu. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis ini beranggotakan sebagai berikut:

PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA.

Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI.

Pembelaan PSI

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie hadir di kumparan Info A1 di Jakarta, Kamis (28/9/2023). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, sudah angkat bicara terkait suara PSI di real count KPU yang melesat naik dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, penambahan atau pengurangan dalam proses rekapitulasi adalah hal yang wajar.

“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace dalam keterangannya, Sabtu (2/3).

Grace menyebut, saat ini proses penghitungan dan pengunggahan formulir C.Hasil Plano di TPS masih ada sekitar 70 juta suara yang belum dihitung. Ia mengeklaim suara dari pendukung Jokowi juga mempunyai potensi kuat bagi PSI.

“Apalagi hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat,” ujarnya.