Koalisi Masyarakat Sipil Minta Menkes Terawan Dicopot

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Koalisi Masyarakat Sipil menyorot sepak terjang Pemerintah Indonesia yang dinilai gagap dalam menangani pandemi virus corona. Koalisi terdiri dari KontraS, Lokataru, YLBHI, LBH Masyarakat, WALHI, PKBI, YLKI, P2D, Migrant Care, AJAR, Amnesty International Indonesia, PSHK.

Pemerintah dinilai gagal menyiapkan skema penanganan yang baik. Langkah-langkah pemerintah masih bermasalah, mulai dalam hal penyaluran informasi, penerapan kebijakan publik hingga penyiapan fasilitas penanganan pasien corona.

Spesifik, koalisi menyorot kebijakan social distancing yang dinilai tak diimbangi dengan aturan tegas soal kebijakan di tempat kerja, sehingga sosial distancing tak benar bisa terlaksana.

“Akhirnya, social distancing hanya bersifat imbauan saja kepada individual, dan tidak diikuti oleh tempat kerja/perusahaan. Imbasnya kebijakan social distancing tidak dapat berjalan efektif,” bunyi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulisnya yang diterima kumparan, Selasa (17/3).

Secara khusus, koalisi menyoroti tidak adanya kepemimpinan yang peka krisis, tanggap, dan efektif. Menhub Budi Karya Sumadi yang menjadi salah satu pasien positif corona menunjukkan betapa berisikonya sikap yang menganggap enteng penyebaran virus ini.

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dinilai menjadi orang yang paling bertanggungjawab terkait hal tersebut. Terawan dinilai terlalu menggampangkan persoalan corona.

"Sejak awal Menkes menunjukkan sikap pongah, menganggap enteng, dan anti-sains, yang terus memandang rendah persoalan, namun berakibat pada hilangnya kewaspadaan," tulis koalisi.

Terdapat setidaknya 4 poin yang disoroti terkait Terawan, yakni:

1. Pernyataan bahwa pasien yang sudah sembuh akan imun, di saat pengalaman negara lain menunjukkan sebaliknya;

2. Gagal mengkoordinasi RS agar sigap melakukan pemeriksaan dan penanganan COVID-19, termasuk memastikan ketersediaan dana/anggaran dan alat; dan juga menjaga mutu/kualitas kerja tenaga kesehatan, tenaga administrasi, pusat data dan informasi di RS, terutama di waktu krisis sekarang;

3. Masih dimonopolinya pemeriksaan sampel hasil tes swab di Litbangkes Jakarta yang memperlambat respons tanggap darurat;

4. Menggelar acara publik dan bukannya turut menerapkan social distancing.

Koalisi menilai risiko yang dihadapi Indonesia saat ini, tidak akan dapat ditangani tanpa Menteri Kesehatan yang betul-betul memahami kebijakan kesehatan publik.

"Bagaimana mungkin rumah sakit akan bekerja secara serius apabila Menkesnya sendiri beranggapan COVID-19 ini sama dengan flu biasa dan bisa sembuh dengan sendirinya?" tulis Koalisi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Terkait itu, koalisi pun menilai Terawan perlu dicopot dan digantikan dengan figur baru yang lebih kompeten.

“Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Menkes Terawan dengan figur yang lebih paham kesehatan publik, punya kepekaan krisis, yang akan memandu kita melewati krisis kesehatan terburuk ini,” tuntut Koalisi.