Kolaborasi dengan Delapan Provinsi Penghasil Beras Jaga Ketahanan Pangan Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui BUMD Food Station Tjipinang Jaya melakukan Panen Bersama di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Foto: PPID DKI Jakarta

Sebagian besar wilayah darat DKI Jakarta didominasi kawasan padat penduduk yang seakan berlomba dengan gedung-gedung pencakar langit tinggi. Dari 661.5 kilometer persegi luas wilayah Jakarta, kini hanya tersisa 414 hektare lahan sawah.

Berdasarkan penelusuran kumparan dalam situs statistik.jakarta.go.id, Senin (22/8), produksi padi Jakarta mencapai 667,30 ton pada awal 2022. Angka ini cukup baik, mengingat keterbatasan lahan pertanian di Jakarta.

Hanya saja angka ini belum bisa menutupi permintaan pasar terhadap beras. Belum lagi luas lahan pertanian yang sedikit demi sedikit tergerus karena terus dialihkan.

Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menugaskan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) dan BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya untuk membuat program terkait penyediaan pangan.

“(DKPKP) bertugas menghitung kebutuhan masyarakat dan menciptakan program kerja untuk pemenuhan masyarakat DKI Jakarta. Sedangkan BUMD, dalam hal ini BUMD pangan, bertugas memastikan ketersediaan, pendistribusian pangan, dan pelaksana program-program kerja yang disusun OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Kadis DKPKP DKI Jakarta Suhairini Eliawati.

Food Station lalu melakukan kontrak kerja sama komoditas beras antardaerah dengan delapan provinsi di luar DKI Jakarta, yakni Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan.

Alur Kerja Sama Jakarta dan Daerah Penghasil Beras

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbincang dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat melakukan kunjungan di Kabupaten Ngawi. Foto: PPID DKI Jakarta

Selain memanfaatkan lahan pertanian lokal, Jakarta menjadi standby buyer hasil panen dari delapan provinsi yang sudah menjalin kerja sama.

Hasil panen berupa Gabah Kering Panen (GPK) dan beras Pecah Kulit (PK) akan dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta, sesuai dengan harga yang sudah disepakati saat kerja sama.

Kerja sama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi, Jakarta tidak perlu memikirkan masalah pemenuhan permintaan beras masyarakat. Di sisi lan, begitu pula dengan petani daerah yang tidak perlu kebingungan menjual hasil panennya.

“Kerja sama yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat lebih mendorong kesejahteraan petani melalui kepastian harga dan kepastian pasar (kepastian pembelian produk petani). Harga disepakati bersama oleh para pihak di awal kerja sama, sehingga para pihak memiliki kewajiban mengikat yang harus dipenuhi,” lanjut Eli.

Setelah itu, hasil panen akan dibawa ke gudang dan tempat pengolahan beras milik Food Station di Jakarta Timur untuk diolah kembali.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta sudah memotong sebagian biaya sarana produksi, pendampingan mutu benih dan cara budidaya, serta penambahan teknologi budidaya untuk peningkatan produksi.

Stok Pangan Lebih Terkendali

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyaksikan kerja sama antara PT Food Station dan Gapoktan Sari Makmur di Kota Metro Lampung Timur, Jumat (10/6/2022). Foto: Pemprov DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani memandang tepat kerja sama yang dijalin Pemprov DKI Jakarta dengan delapan provinsi penghasil beras.

Menurutnya, masyarakat tidak bisa hanya bergantung kepada hasil panen dari wilayah DKI Jakarta saja.

“DKI masih ada sawah, tapi sepertinya mungkin lahan persawahannya tidak sebesar daerah yang memang wilayah pemasok beras. Mau dipaksa juga gimana, kalau lahannya terbatas kan?” kata Rani saat dihubungi kumparan, Senin (22/8).

Politikus partai Gerindra itu berpendapat, dengan menjalin kerja sama tersebut, ketersediaan pangan di Jakarta akan terkendali dengan baik.

“Mungkin kerja sama dengan daerah-daerah luar Jakarta, (stok pangan) kita jadi bisa lebih terkendali. Kalau kita bekerja sama dengan daerah pemasok beras, mungkin jadi lebih aman stok buat warga DKI. Selama memang niat dan tujuannya baik untuk masyarakat, khususnya warga DKI, kenapa tidak kita support toh?” tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan panen bersama di lahan seluas 50 hektare di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Foto: PPID DKI Jakarta

Kerja sama pangan ini sebenarnya tidak hanya di bidang komoditas beras saja. Pemprov DKI Jakarta juga melakukan kerja sama komoditas telur ayam dengan Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Lalu komoditas cabai serta bawang merah dengan daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Sedangkan pengadaan daging ayam bekerja sama dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, serta DIY. Sementara pengadaan daging sapi bekerja sama dengan sebagian besar wilayah di Jawa, Lampung, hingga Nusa Tenggara Timur.