Kolaborasi Seluruh Pihak, Percepatan Tanah Papua Mulai Menggelora
·waktu baca 4 menit
PerbesarSemangat pemerintah membangun Indonesia yang setara tak pernah kunjung padam, termasuk di Papua. Menjelang akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, tanah paling timur Indonesia, perlahan mulai melangkah cepat menuju era baru dengan pembangunan yang lebih mutakhir.
Mulai dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) yang sempat terabaikan sebelumnya kini mulai diperhatikan secara serius. Apalagi Daerah Otonom Baru (DOB) dalam UU Tiga Provinsi baru di tanah Papua semakin menegaskan pembangunan yang menuju Indonesia sentris.
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menugaskan beberapa hal pokok, seperti penyerahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten/kota, penambahan transfer dana otonomi khusus Papua menjadi 2,25% dari Dana Alokasi Umum Nasional, dan juga ketentuan anggota DPRP/DPRK yang diangkat tanpa melalui mekanisme pemilu dengan kuota 25%.
Melihat berbagai kebijakan baru ini, pembangunan Bumi Cendrawasih tak hanya melibatkan para tetua adat maupun pemangku jabatan semata. Menurut Wapres Ma’ruf Amin, dalam proses percepatan pembangunan Papua, dibutuhkan pula kerja sama para pihak terkait untuk membantu perwujudan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, yang dalam artian adalah masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
“Saya meyakini percepatan pembangunan Papua akan segera terwujud, karena tokoh adat dan seluruh elemen local champion Orang Asli Papua (OAP) siap untuk bahu-membahu dan berpartisipasi aktif membangun Tanah Papua,” ujarnya saat menghadiri acara virtual Deklarasi Papua Damai yang diselenggarakan oleh Lembaga Masyarakat Adat Papua, 1 Juni 2022.
Di samping itu, jajaran Sekretariat Wakil Presiden RI juga telah berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga serta Persekutuan Gereja Papua (PGGP) di Papua dan Papua Barat yang membahas mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua pada Agustus lalu.
Koordinasi tersebut secara nyata menunjukkan pembangunan Papua berbasis kolaborasi yang melibatkan tidak hanya antar institusi pemerintah saja, melainkan dengan lembaga dan organisasi agama serta kemasyarakatan lainnya.
Dalam upaya membangun tanah Papua, pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan kebijakan afirmatif dan regulasi dengan mengusung semangat persatuan, memberikan pelayanan umum yang berkualitas, dan pemenuhan hak-hak masyarakat Papua sehingga diharapkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dapat segera terwujud.
Meskipun Ma’ruf Amin menyadari upaya tersebut tidaklah mudah, sehingga untuk menentukan keberhasilan pembangunan di Papua diperlukan pula situasi keamanan yang kondusif.
“Upaya menggelorakan perdamaian dan semangat persatuan di Tanah Papua ini sejalan dengan komitmen pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan afirmatif,” ucapnya secara virtual dalam acara Deklarasi Papua Damai.
Jika menilik kembali dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, yang juga merupakan sebuah afirmasi terhadap semangat menuju Indonesia sentris dan merata, terdapat lima kerangka yang berbicara tentang percepatan pembangunan sumber daya manusia.
Lalu, percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi, percepatan dan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan bencana dan perubahan iklim, pembangunan rendah karbon.
Serta percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, yang jika dilakukan secara serius akan sangat mempercepat masyarakat tanah Papua mencapai kesejahteraan setara dengan masyarakat Indonesia lainnya.
Sejalan dengan hal itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wapres RI, Velix Wanggai, pada suatu kesempatan di Jakarta pekan lalu, pun menyatakan, lewat kebijakan pemerintah yang meningkatkan sebesar 2,25 persen dana otonomi khusus dari plafon dana alokasi umum nasional, maka akan membuat banyak perubahan positif di Papua.
Adanya gelontoran anggaran itu, kata dia, akan menjadi alasan yang kuat dalam mempererat komunikasi antara pemerintah pusat dengan seluruh pemerintah daerah di Papua, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang.
Dengan demikian, untuk mencapai kesejahteraan yang setara dengan wilayah lainnya, pemerintah pusat maupun daerah, lembaga/organisasi agama dan masyarakat itu sendiri, terlebih Orang Asli Papua harus ikut berperan aktif mendukung dan mengawal setiap proses pembangunan di tanah Papua, agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat Papua.