Komdigi & Kemensos Kenalkan Digitalisasi Perlinsos ke Warga Surabaya
·waktu baca 3 menit
PerbesarKementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan uji coba sistem bantuan sosial (bansos) berbasis digital di Kota Surabaya, Jumat (12/6). Sistem tersebut diakses melalui portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Sistem Perlinsos ini diuji cobakan kepada 200 warga yang hadir di Kelurahan Pakis, Surabaya. Mereka nampak antusias melakukan pendaftaran kelayakan usulan penerimaan bansos secara mudah.
Dengan memasukkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan verifikasi real-time, mereka bisa mengetahui penerimaan bansos melalui portal tersebut.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, mengatakan digitalisasi bansos ini bukan sekadar urusan migrasi data dari cara manual ke aplikasi digital.
Melalui sistem ini, rantai birokrasi dan tata kelola dalam pengusulan penerima bansos bisa dipangkas karena dapat mengusulkan secara mandiri dan transparan dalam beberapa menit.
"Ini adalah perbaikan tata kelola untuk memperkuat akurasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bantuan tepat sasaran. Peran Komdigi di sini adalah menyediakan layanan terkait data," kata Fifi di Kelurahan Pakis, Surabaya, Jumat (12/6).
Ia menyampaikan, Komdigi bertugas untuk memadukan seluruh data dari berbagai kementerian dan lembaga sebagai bahan verifikasi di lapangan yang dijadikan satu portal.
Data yang diintegrasikan meliputi data Dukcapil, Kementerian ATR/BPN, Samsat, Korlantas, BPJS, dan lembaga terkait lainnya.
Selain secara mandiri, Dinas Sosial masing-masing daerah juga telah menyiapkan sejumlah agen yang dilatih untuk mendampingi warga dalam mengakses sistem baru tersebut.
"Dengan integrasi ini, verifikasi data warga menjadi jauh lebih cepat. Jika hanya daftar saja 1-2 menit selesai. Waktu 15 hingga 45 menit itu pun sudah termasuk jika ada proses sanggah dari warga. Kami berharap melalui uji coba ini, literasi digital masyarakat juga ikut meningkat," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico, mengatakan Perlinsos saat ini sedang diuji coba di 42 kabupaten/kota dengan target penerapan secara nasional pada tahun 2027 mendatang.
"Memang banyak sekali proses-proses bantuan yang memang tidak tepat sasaran, dan itu yang hari ini menjadi target Bapak Presiden untuk kita perbaiki dimulai dari data. Dan dengan digitalisasi inilah kita akan memperbaiki data dan memastikan penerima bantuan itu tepat sasaran," kata Robben.
Robben mengungkapkan, keunggulan lainnya dalam sistem ini yakni kecepatan pemutaran data pemerintah dalam memantau kondisi riil warga.
"Kami ingin memastikan bahwa semua warga negara kita kemudian bisa terlindungi dan mereka mendapatkan haknya. Sebagaimana amanat di dalam pasal 34 UUD 1945 (bahwa fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara)," ucapnya.
Di sisi lain, Koordinator Gugus Tugas Komite PTDP, Rahmat Danu Andika, menyampaikan ke depannya sistem ini akan terus dikembangkan untuk memperluas cakupan bansos, termasuk penyaluran subsidi listrik hingga elpiji.
"Idenya lagi, tidak hanya (berhenti) di Bansos saja, nanti ke depan juga ke berbagai subsidi lain. Sehingga betul-betul pemerintah sekarang mencoba memiliki sistem penargetan yang terpadu, data lintas instansi, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh masyarakat," ujar Andika.