Komdigi Berencana Terapkan Teknologi AI di E-Government

4 Desember 2024 16:07 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan paparannya saat menghadiri AI for Indonesia by kumparan di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
 Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan paparannya saat menghadiri AI for Indonesia by kumparan di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
ADVERTISEMENT
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana mengadopsi teknologi AI ke dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government. Penerapan ini rencananya akan diterapkan seiring dengan perluasan platform digital tersebut.
ADVERTISEMENT
Rencana ini disampaikan Wamen Komdigi Nezar Patria dalam diskusi di acara AI For Indonesia by kumparan di Djakarta Theater, Jakpus, Rabu (4/12).
"Semua orang berkepentingan dengan perkembangan AI ini, termasuk juga bagaimana pemerintah menyiapkan satu sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya, yang mengadopsi teknologi AI ini, yang kita kenal dengan SPBE itu," ujarnya dalam diskusi tersebut.
Wakil Menteri Nezar Patria menyampaikan paparannya saat menghadiri AI for Indonesia by kumparan di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Nezar menjelaskan, secara umum, pengelolaan SPBE nantinya akan dipimpin oleh seorang dirjen di Kemkomdigi. Ia mengatakan, dirjen ini berfokus pada mengatur bagaimana menciptakan satu platform digital untuk melayani kepentingan publik.
"Ini sedang berlangsung ya, sedang berjalan, kita berkolaborasi antar kementerian juga dengan KemenpanRB, dengan Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkes, dan sejumlah pihak yang lain, termasuk cyber security-nya dengan BSSN," tutur Nezar.
ADVERTISEMENT
Nezar mengungkapkan, SPBE di E-Government di lembaga pemerintahan dan kementerian, tengah dalam tahap beta atau pengembangan. Platform ini akan diperluas lagi di awal tahun 2025.
"Nah, kita nanti akan evaluasi di awal tahun, di bulan Januari nanti bagaimana performance-nya. Terutama untuk layanan publik, misalnya untuk sertifikat kelahiran, akta lahir ya, lalu kemudian untuk SIM, lalu bahkan juga untuk layanan kesehatan, untuk cek transportasi dan lain segala macamnya itu bisa menggunakan satu platform bersama yang dibuat oleh pemerintah ini," terang Nezar.