Komdigi Usul Anggaran 2026 Rp 20,3 Triliun: BTS di Papua-Publikasi Program

Rapat Komisi I DPR RI dengan Menkomdigi Meutya Hafid, Senin (7/7/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengusulkan anggaran sebesar Rp 20,33 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI. Usulan ini jauh melebihi pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 7,75 triliun.

“Kebutuhan kondisi ini ada di angka Rp 20,3 triliun, Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sekitar Rp 12,615 triliun,” kata Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, di hadapan anggota dewan, Senin (7/7).

Anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk mendukung empat program prioritas nasional. Mulai dari penguatan infrastruktur digital, pengembangan ruang digital, komunikasi publik dan media, serta program dukungan manajemen.

Program terbesar adalah penguatan infrastruktur digital dengan kebutuhan Rp 7,75 triliun. Anggaran ini di antaranya akan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan BTS 4G, termasuk di Papua, operasional akses internet, serta pemeliharaan satelit Satria 1 dan layanan publik berbasis digital.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

“Meliputi pengembangan BTS dan akses internet, operation maintenance BTS 4G baik di Papua dan non-Papua, operation maintenance akses internet, operation maintenance Satria 1, dan layanan publik sertifikasi infrastruktur digital,” kata Ismail.

“Termasuk di dalamnya fasilitas literasi digital untuk anak dan kelompok rentan, digital talent scholarship beasiswa S2-S3 bidang digital serta dukungan pembangunan SDM digital,” jelasnya.

Pekerja melakukan pemeliharaan jaringan di salah satu tower BTS XL di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis (16/3/2023). Foto: Yusran Uccang/ANTARA FOTO

Salah satu postur anggaran Kemkomdigi adalah program komunikasi publik dan media membutuhkan Rp 313 miliar. Dana ini direncanakan untuk kampanye berbagai program prioritas presiden seperti makan bergizi gratis, koperasi rakyat, dan ketahanan pangan serta energi.

“Antara lain nanti akan digunakan untuk pengelolaan komunikasi publik meliputi pembangunan desa koperasi UMKM sektor pendidikan, akselerasi investasi dan perdagangan global,” katanya.