Kominfo Beri Surat Kedua pada KPU untuk Jelaskan Dugaan Kebocoran Data Pemilih

Ilustrasi Kominfo. Foto: Maxim Studio/Shutterstock

Kominfo akan mengirimkan surat kedua kepada KPU terkait dugaan kebocoran 204 juta data pemilih untuk Pemilu 2024. Surat pertama sudah dikirimkan pada Selasa (28/11) lalu untuk meminta klarifikasi kepada KPU.

“Kita kirim surat kedua ini, sudah dikirim per hari ini,” kata Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo, Samuel A. Pangarepan, kepada wartawan di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (5/12).

“Sesuai aturan, sesuai aturan UU PDP, mereka harusnya memberi kabar 3 hari, kami tunggu, kami kirim surat kedua ke KPU, dan kami juga sudah tanya lagi, ini gimana progresnya, KPU harus wajib membalas surat itu,” sambungnya.

Sebelumya, Menkominfo Budi Arie menyebut Kominfo masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga KPU untuk mencari pelaku pembobolan data DPT KPU.

Namun kata dia biasanya penjualan data pribadi tersebut tidak terlepas dari motif ekonomi. Sebab memang biasanya data itu bisa dijual dengan harga yang mahal.

"Ini motifnya sih ekonomi, dalam pengertian jualan data. Kan data sekarang mahal harganya iya kan, gitu," kata Budi dalam rapat kerja Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11).

Ketua Relawan Projo ini meminta masalah ini tidak perlu dipolitisasi. Ia menjamin tidak ada motif politik.

"Tapi kami ingin meyakinkan kalau ini tidak ada motif politik. Ini motif bisnis, karena supaya publik jangan resah dulu ini politik," kata Budi.

"Ini juga sekaligus warning buat penyelenggara Pemilu buat menjaga sistemnya dengan baik, keamanan datanya dengan baik," tambah dia.