Komisi E DPRD: Jadi Ujung Tombak Penyaluran Bansos, Bank DKI Harus Berbenah

Petugas PT Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada warga RW 05 di kawasan Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Penyaluran bansos sembako tunai (BST) tahap 2 dan 3 di Jakarta mengalami penundaan. Hal ini karena adanya perbaikan data dari Dinas Sosial dan Bank DKI.

Bank DKI memang harus bekerja lebih keras untuk memeriksa para calon penerima BST. Jangan sampai mereka yang tidak seharusnya mendapat bantuan malah menerima BST.

“Karena Bank DKI ini adalah tangan kanan untuk segala program di Pemerintah Provinsi, mudah-mudahan Bank DKI dapat terus melakukan perbaikan-perbaikan,” kata anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ranu Mauliani, dalam diskusi virtual soal BST, Rabu (10/3).

Seorang pedagang menunjukkan kartu pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Foto: Dok. Bank DKI

Bank DKI sebagai BUMD memang menjadi ujung tombak Pemprov DKI Jakarta dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial. Tidak hanya BST, jauh sebelumnya Bank DKI sudah menyalurkan sejumlah program misalnya KJP Plus, Kartu Lansia, dan pemberian bantuan modal bagi UMKM.

Karena itu, Rany meminta Bank DKI lebih bersinergi dengan berbagai dinas terkait guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat penerima bantuan.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau langsung pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di Matraman, Jakarta Timur, pada Rabu (13/1). Foto: PPID DKI Jakarta

“Saya merasa masih ada hal yang belum di-upgrade oleh Bank DKI masih ada beberapa informasi yang belum clear,” kata Rany.

“Mudah-mudahan Bank DKI bisa terus memperbaiki diri supaya menunjang program program DKI, khususnya untuk bantuan sosial seperti ini, dan yang lainnya. Dan juga KJP dan lain-lain, supaya bisa lebih maksimal lagi ke depannya,” tutup Rany.

Pada tahap pertama, BST diserahkan kepada 2 juta KK di Jakarta. Kemudian, pada tahap 2, jumlahnya menurun menjadi 1,9 juta orang. Untuk tahap ketiga, jumlahnya kembali berkurang menjadi 1,8 juta.

Hal ini terjadi karena adanya pembaruan data dari para penerima BST.