Komisi I Dorong Kominfo dan Polri Usut soal 204 Juta Data Pemilu Diduga Bocor

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (8/9). Foto: Zamachsyari/kumparan

Komisi I DPR RI menanggapi informasi dugaan 204 juta data pemilih di Pemilu 2024 bocor. Data milik KPU ini diduga bocor dan diperjualbelikan di situs internet.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono, memberikan tanggapan terkait kebocoran data ini. Komisi I meminta Kominfo dan Polri untuk mengusut masalah ini.

"Kita pastikan dahulu ini bocor data yang mana, dan apakah ini pembobolan database KPU atau hanya pencurian data?" kata Dave ketika dikonfirmasi, Rabu (29/11).

"Kita akan minta Kominfo, Polri dan pihak lainnya untuk mendalami tindak pidana apa saja yang telah terjadi," tambah dia.

Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto melihat petugas KPU menginput dokumen perbaikan bacaleg, di gedung KPU, Minggu (9/7/2023). Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Politikus Golkar ini menuturkan, Komisi I juga akan mengingatkan KPU untuk meningkatkan sistem mereka jelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Agar KPU meningkatkan kemampuan mereka dalam lebih melindungi sistemnya," kata dia.

Lebih jauh, Komisi I bakal menggelar rapat kerja bersama Kominfo pada siang ini. Dave memastikan masalah dugaan kebocoran data ini akan mereka bahas.

"Pasti, ini kan kita baru dengar dari media," kata Dave.

Sebelumnya data ini diunggah oleh akun pseudonim bernama ‘Jimbo.’ Ia menjualnya di sana dengan harga sebesar 2 bitcoin alias sekitar Rp 1,2 miliar.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CiSSReC, Pratama Persadha, mengatakan Jimbo mendapat total 252 juta data. Namun, dari sekian banyak jumlah data ini, ada beberapa data yang terduplikasi.

Setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta di 128 negara perwakilan. Ratusan juta data yang didapat hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT tetap KPU.

Jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Pratama mencatat, data yang dimiliki Jimbo memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, nomor KK, nomor KTP (berisi nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri), nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.

Pratama mengatakan bahwa kemungkinan besar, Jimbo mendapat akses login dengan role admin KPU. Role tersebut didapat dari domain sidalih.kpu.go.id dengan menggunakan metode phising, social engineering atau melalui malware.