Komisi I DPR Minta Pemerintah Abaikan Klaim China soal Natuna

3 Desember 2021 19:37
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Komisi I DPR Minta Pemerintah Abaikan Klaim China soal Natuna (16604)
zoom-in-whitePerbesar
Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I menggelar latihan peperangan laut dalam operasi Siaga tempur laut yang diberi sandi Siaga Segara 21 di Laut Natuna Utara. Foto: Puspen TNI
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani, meminta pemerintah abaikan China yang memprotes kegiatan pengeboran minyak dan gas alam (migas) di lepas pantai Natuna Utara.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, China telah mengeklaim kepemilikan Natuna secara sepihak. Hal tersebut dinilai Christina sebagai bentuk protes tanpa dasar hukum.
“Indonesia tidak pernah mengakui klaim sepihak China atas nine dash line dan karenanya tidak perlu menanggapi protes-protes tanpa dasar hukum tersebut,” tegas Christina dalam pernyataan resmi yang diterima Kumparan, Jumat (3/12).
Ia mengingatkan bahwa menurut Unclos 1982, Laut Natuna Utara merupakan wilayah kedaulatan NKRI. Indonesia juga memiliki hak untuk melakukan aktivitas di sana, termasuk melakukan pengeboran migas.
“Sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Unclos 1982) bahwa ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan bagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang sejak tahun 2017 kita namakan sebagai Laut Natuna Utara,” jelasnya.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
“Sesuai ketentuan Pasal 56 Unclos, Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah tersebut,” lanjut dia.
ADVERTISEMENT
Politikus Golkar itu mendukung langkah Kemenlu untuk melakukan diplomasi kepada China terkait permasalahan tersebut.
“Kami juga meyakini Kemenlu RI sudah dan akan terus melakukan langkah-langkah diplomatik terukur untuk menyikapi hal ini,” ujar Christina.
Tentang keamanan, ia juga meminta pemerintah memperkuat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), sehingga pengamanan batas-batas negara Indonesia berjalan maksimal.
“Kesempatan ini sekaligus saya gunakan untuk mendorong Pemerintah memperkuat Bakamla sebagai coast guard kita untuk menjalankan tugas-tugas pengamanan terhadap kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di ZEE. Kehadiran negara dalam berbagai bentuk di wilayah ZEE harus diintensifkan sebagai penangkal klaim-klaim sepihak negara lain,” tandas dia.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020