Komisi I DPR Rapat dengan Menhan-Panglima, Bahas Geopolitik-Pasukan di Timteng
·waktu baca 3 menit
PerbesarKomisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan para Kepala Staf TNI, Selasa (19/5).
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, mengatakan rapat itu digelar guna membahas dua agenda utama.
“Tema rapat kita adalah perkembangan dinamika geopolitik global dan pasukan perdamaian di Timur Tengah,” ujar Utut saat membuka rapat, Selasa (19/5).
Rapat yang dibuka pukul 10.00 WIB itu dinyatakan telah memenuhi kuorum dengan dihadiri 25 anggota dari 8 fraksi dan disepakati terbuka untuk umum.
“Rapat kami buka dan terbuka untuk umum. Apakah Pak Menhan setuju?” ujar Utut, yang kemudian mengetuk palu tanda rapat resmi dibuka.
Dalam pembukaan, Utut turut menyampaikan duka cita atas gugurnya empat prajurit TNI dalam tugas, yakni Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Praka Anumerta Fahrisal Ramadan, dan Praka Rico Pramudia.
“Tentu kewajiban kita menjaga keluarganya dan masa depan anak-anak mereka. Mereka gugur dalam tugas, kita beri penghormatan yang sebesar-besarnya dan perhatian yang sebesar-besarnya,” ujar Utut.
Utut memaparkan, dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasokan energi global. Ia menyoroti Selat Hormuz sebagai titik krusial yang menanggung sekitar 20 persen suplai minyak dunia.
“Serangan ke Iran, mudah-mudahan tidak membawa kita dalam kesulitan walaupun tentu berdampak,” ujarnya.
Utut juga menyebut besarnya biaya perang yang dikeluarkan negara-negara yang terlibat konflik. Amerika Serikat menghabiskan sekitar 29 miliar dolar, Israel sekitar 45,8 miliar dolar berdasarkan catatan anggaran Knesset.
“Kalau kita rupiahkan, AS sekitar Rp 507 triliun. Kita bandingkan betapa kalau itu menimpa kita, kita akan sangat kerepotan,” kata Utut.
Terkait pasukan perdamaian, Indonesia tercatat sebagai kontributor terbesar dalam misi UNIFIL di Lebanon dengan mengirimkan 754 personel. Meski ada desakan dari berbagai pihak untuk menarik pasukan, Utut menegaskan Indonesia tetap berpegang pada konstitusi.
“Kita teguh pada Undang-Undang Dasar kita bahwa kita ikut aktif memelihara perdamaian dunia,” tegasnya.
Utut juga menyinggung tingginya aktivitas diplomatik Presiden Prabowo Subianto sejak 8 November hingga 8 Mei dengan total 52 kunjungan luar negeri yang menghasilkan komitmen investasi senilai 974,8 miliar dolar.
“Tugas kita di DPR untuk para menterinya proaktif mewujudkan komitmen investasi. Kalau tidak, itu hanya jadi catatan-catatan, sementara untuk membuat mereka berkomitmen susahnya setengah mati,” ujarnya.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyambut positif keputusan rapat digelar secara terbuka. Ia menjelaskan alasan pimpinan Kemhan dan TNI selama ini tidak banyak berbicara ke publik terkait isu pertahanan.
“Sesuai dengan tugas pokok kami sebagai pembantu presiden dan instrumen pertahanan negara yang dipimpin panglima tertinggi presiden, yaitu TNI, maka kami memang mempunyai prinsip kerja yang namanya line of command dan unity of command,” ujar Sjafrie.
Ia menegaskan, prinsip tersebut bukan berarti menutup komunikasi dengan wakil rakyat. “Bukan berarti kami menutup komunikasi dengan kedaulatan rakyat,” tambahnya.
Rapat turut dihadiri Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana Muhammad Ali, Kasau Marsekal Tonny Harjono, Wamenhan Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan, serta Kabais TNI yang baru dilantik Letjen TNI Roby Herbawan.