Komisi I DPR Rapat Tertutup Bareng Lemhannas-BSSN-Bakamla: Ada Hal Sensitif

Rapat dengar pendapat (RDP) panja judi online komisi I DPR RI bersama Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi dan BSSN pada Rabu (22/1/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Komisi I DPR menggelar rapat bersama 3 mitra kerja mereka yakni Lemhannas, BSSN dan Bakamla pada Rabu (3/9). Namun rapat digelar secara tertutup.

Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono membeberkan alasan rapat bersama Lemhannas, BSSN dan Bakamla ini digelar tertutup.

"Rapat tertutup karena membahas beberapa hal-hal yang cukup sensitif sehingga belum bisa disampaikan kepada publik," kata Dave usai rapat di DPR.

"Akan tetapi setelah rapat selesai dan setelah keputusan sudah dibuat, para masing-masing instansi dapat menyampaikan yang dapat disampaikan saat ini," tambah dia.

Politikus Golkar ini menuturkan, secara garis besar rapat membahas masalah anggaran. Termasuk menyoroti isu terkini.

"Kita sudah menyerap dan juga akan dibahas selanjutnya dengan Badan Anggaran. Juga membahas tentang isu-isu terkini dan juga program-program ke depan," ucap dia.

Suasana Raker/RDP Komisi I DPR RI dengan BSSN, Lemhannas, Bakamla dan Wantannas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Lemhannas Minta Anggaran Ratusan Miliar

Sementara Gubernur Lemhannas Ace Hasan mengatakan, Lemhannas membutuhkan anggaran Rp 197 miliar buat 2026 ditambah dukungan Rp 312 miliar.

"Tadi kami menyampaikan kebutuhan anggaran Lemhannas ya, yang dalam pagu indikatif kita memang kita mendapatkan anggaran sebesar Rp 197 miliar untuk tahun 2026," ucap dia.

"Dan kami mengajukan kebutuhan anggaran untuk fungsi pembinaan ketahanan nasional dan dukungan manajemen sebesar Rp 312 miliar," tambah dia.

Politikus Golkar ini menjelaskan anggaran ini telah disetujui. Ia menyebut, Lemhannas mempunyai tugas memberikan pendidikan bagi pimpinan nasional dan memberikan masukan strategis kepada pemerintah.

"Dan juga memantapkan nilai-nilai kebangsaan bagi masyarakat dan juga melakukan pengukuran ketahanan nasional," ucap Ace.

Suasana rapat Komisi I DPR bersama Bakamla RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Bakamla Minta Tambahan Anggaran Rp 5,6 Triliun

Sedangkan Bakamla juga meminta tambahan anggaran kepada Komisi I untuk tahun 2026. Jumlahnya mencapai Rp 5,6 triliun.

"Penambahannya itu sekitar 5,6, Rp 5,6 T yang akan kita tambahkan," ucap Kepala Bakamla Laksdya TNI Irvansyah.

Irvansyah menjelaskan, permintaan tambahan anggaran ini untuk kepentingan operasi mereka selama setahun ke depan.

"Kita juga dari Bakamla meminta tambahan anggaran untuk meningkatkan lamanya operasi kita di laut selama satu tahun. Kemudian penambahan aset-aset patroli kita, termasuk yang kecil-kecil. Juga meningkatkan bagaimana kita meningkatkan terus indeks keamanan laut," kata dia.

====

#JagaIndonesiaLewatFakta kumparan mengajak masyarakat lebih kritis, berperan aktif, bijak, dan berpegang pada fakta dalam menghadapi isu bangsa, dari politik, ekonomi, hingga budaya. Dengan fakta, kita jaga Indonesia bersama.