Komisi I DPR Segera Bahas RUU TNI: Jika Ada Perdebatan, Kritik, Kita Diskusikan

Wakil ketua komisi I DPR RI, Dave Laksono menjawab pertanyaan wartawan di gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (22/1). Foto: Abid Raihan/kumparan

Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat presiden kepada pimpinan DPR pada 13 Februari 2025. Surat itu tertera dalam nomor R/12/Pres/2025.

Surpres ini meminta kepada DPR untuk segera membahas Revisi UU TNI.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, pihaknya akan segera membahas RUU TNI dengan pemerintah yang akan diwakili oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hukum.

"Akan segera dibahas di Komisi I," kata Dave kepada wartawan, Selasa (18/2).

Politikus Golkar ini diminta tanggapan soal sebagian pihak yang menolak pembahasan RUU TNI. Dikhawatirkan RUU TNI akan membangkitkan dwifungsi ABRI.

Dave mengatakan, semua yang menjadi kekhawatiran masyarakat seputar RUU TNI akan dijelaskan dalam pembahasan bersama pemerintah.

"Nanti akan diperjelas dalam pembahasan apa hal-hal yang menyebabkan perdebatan tersebut," ucap Dave.

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (25/11/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Sementara Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah dalam pembahasan RUU TNI akan diwakili Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan dirinya.

"Mestinya adalah Menteri Pertahanan pasti, kemudian Menteri Hukum pasti. Nah seperti biasa Pak Mensesneg juga diminta ikut ngawal, walaupun seperti hari ini," kata Prasetyo di DPR.