Komisi I Kecam TNI Serang Warga Deli Serdang: Proses Hukum! Minta Maaf Tak Cukup

12 November 2024 9:45 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
TB Hasanuddin, wakil ketua komisi I DPR. Foto: Fahrian Saleh/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
TB Hasanuddin, wakil ketua komisi I DPR. Foto: Fahrian Saleh/kumparan
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menyoroti penyerangan yang dilakukan oknum TNI di Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Imbas kejadian itu, 8 warga mengalami luka.
ADVERTISEMENT
TB Hasanuddin mengecam penyerangan yang dilakukan puluhan oknum prajurit TNI ini. Ia meminta baik pelaku penyerangan hingga komandannya dihukum.
“Kami mengecam penyerangan yang dilakukan puluhan oknum prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan-2/Kilap Sumagan Kostrad kepada warga di Deli Serdang. Ini sudah masuk kategori kasus pembunuhan,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (12/11).
Pangdam I/BB, Letjen TNI Mochammad Hasan, membesuk delapan korban keributan oknum TNI AD dengan warga masyarakat di Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang kini dirawat di RST Putri Hijau Medan,Senin (11/11) Foto: Dok. Pendam I/BB
Penyerangan dilakukan puluhan personel TNI yang berasal dari Yon Armed-2/KS Medan pada Jumat (8/11) tengah malam. Selain menyebabkan 8 orang luka, seorang warga bernama Raden Barus (60) tewas.
Menurut keterangan warga yang menjadi korban, situasi Desa Selamat sangat mencekam ketika penyerangan terjadi. Puluhan prajurit TNI yang mayoritas datang mengenakan seragam dinas, mendobrak rumah-rumah warga dan melakukan berbagai tindakan kekerasan menggunakan berbagai senjata, termasuk sajam, double stick, dan pistol.
ADVERTISEMENT
TB Hasanuddin menyebut tindakan para personel TNI tersebut sangat bertolak belakang dengan sumpah prajurit dan sapta marga.
“Insiden seperti ini sangat memalukan dan mencoreng citra TNI yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Tentunya kami menyampaikan keprihatinan mendalam untuk warga Desa Selamat dan turut berduka atas korban meninggal dan luka-luka yang disebabkan oleh penyerangan oknum-oknum TNI,” ucap TB Hasanuddin.
Politikus PDIP ini meminta Panglima Kodam I/Bukit Barisan Letjen Mochammad Hasan untuk menindak tegas para pelaku penyerangan. M Hasan telah mendatangi Desa Selamat dan meminta maaf kepada warga atas perilaku tidak terpuji personel Yon Armed-2/KS Medan.
“Permintaan maaf saja tidak cukup! Panglima Kodam harus mengambil tindakan keras kepada prajurit yang terlibat dalam serangan kepada warga,” kata TB Hasanuddin.
ADVERTISEMENT
Kodam I/BB telah mengkonfirmasi ada sekitar 33 prajurit TNI yang terlibat dalam insiden ini. Mereka sudah diperiksa di Pomdam I Bukit Barisan untuk mengetahui peran masing-masing dalam penyerangan itu.
TB Hasanuddin meminta Pomdam I Bukit Barisan mendalami motif penyerangan karena belum ada kejelasan terkait hal ini. Ia mendorong TNI menyelidiki keterlibatan prajurit lainnya.
"Kalau perlu beri hukuman keras kepada para Komandan Pleton, Komandan Kompi, dan Komandan Batalyon karena telah melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan prajuritnya,” kata TB Hasanuddin.
Pangdam I/BB, Letjen TNI Mochammad Hasan, membesuk delapan korban keributan oknum TNI AD dengan warga masyarakat di Desa Selamat, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang kini dirawat di RST Putri Hijau Medan,Senin (11/11) Foto: Dok. Pendam I/BB
Komisi I DPR yang bermitra dengan TNI ini menilai kejadian memilukan itu bisa terjadi juga karena kurangnya pengawasan pimpinan terhadap prajurit bawahannya. Oleh karenanya, para komandan harus ikut bertanggung jawab.
“Jelas pengawasannya sangat kurang dan tidak melaksanakan piket dengan baik. Dan kalau memang benar kejadian ini diduga bermula hanya karena saling ejek, ini sangat tidak bisa diterima,” ucap TB Hasanuddin.
ADVERTISEMENT
Lebih jauh, TB Hasanuddin mengatakan, penyerangan ini menunjukkan adanya integrasi anggota TNI yang tidak sesuai dengan standar operasional militer. Ia menyebut, penyerangan oknum TNI kepada masyarakat sipil sangat tidak pantas dan harus ditindak dengan tegas.
“Dan proses hukum harus berjalan tanpa ada intervensi, serta semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka,” imbuhnya.
“Jangan sampai aksi simpati dan empati hanya dilakukan saat awal-awal saja. Kami menuntut adanya update berkala dari penanganan kasus ini, dan TNI harus memastikan para pelaku dihukum maksimal,” tutup dia.