Komisi I Langsung Setor Hasil Seleksi Calon Dubes ke Pimpinan DPR Sore Ini

Wasekjen PDI-P Utut Adianto di TVRI, Senin (12/6). Foto: Haya Syahira/kumparan

Ketua Komisi I Utut Adianto mengatakan Komisi I bakal langsung menyerahkan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk sejumlah negara ke Pimpinan DPR RI, Minggu (6/7).

“Kalau mekanismenya kan sore ini saya bersurat kepada pimpinan DPR. Pak Utut tidak boleh langsung (menyerahkan hasil) ke Presiden,” kata Utut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Minggu (6/7).

Utut berharap, pimpinan bisa segera mengeksekusi hasil uji kelayakan yang dilakukan Komisi I secepat mungkin.

“Kalau dugaan saya tergantung pimpinan DPR. Pimpinan DPR kan mudah-mudahan Mbak Puan besok pagi ready, supaya cepat. kenapa butuh cepat saudara-saudara juga yang bilang terlalu lama too long already empty,” katanya.

Sesi uji kelayakan dan kepatutan ini digelar dalam dua hari secara tertutup.

Pada hari pertama, Sabtu (5/7), Komisi I DPR telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 12 calon duta besar RI. Mereka diusulkan untuk penempatan di antaranya Berlin, Tokyo, Washington DC, hingga perwakilan tetap Indonesia di PBB, baik di Jenewa maupun New York

Adapun untuk sesi hari ini, Minggu (6/7), dijadwalkan uji untuk 12 calon dubes yang akan menempati pos di sejumlah negara sahabat di antaranya Pyongyang, Kuala Lumpur, hingga Kairo.

Berikut adalah daftar calon dubes yang melakukan uji kelayakan di DPR berdasarkan pantauan kumparan:

Sesi I, Sabtu (5/6)

Calon Dubes Amerika Serikat (AS) Indroyono Soesilo tiba di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta untuk mengikuti fit and proper test bersama Komisi I DPR pada Sabtu (5/7/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Sesi II, Sabtu (5/6)

Sesi I, Minggu (6/7)

Hingga berita ini diturunkan, uji kelayakan dan kepatutan untuk calon duta besar RI sesi kedua hari kedua belum dimulai. Daftar nama calon dubes yang mengikuti sesi ini masih menunggu konfirmasi dari Komisi I DPR.