Komisi I: Revisi UU TNI Suatu Keniscayaan, Meringankan Beban Prajurit

Komisi I DPR RI rapat dengan Kementerian Pertahanan bahas RUU TNI di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono membacakan pertimbangkan DPR RI menyetujui pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Salah satu pasal yang Komisi I dukung untuk dilakukan perubahan adalah Pasal 53 mengenai penambahan batas usia pensiun bagi prajurit TNI.

“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia TNI yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman yang relevan dalam jabatan fungsional tersebut,” kata Dave dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/3).

Dalam Pasal 53 undang-undang TNI yang masih berlaku saat ini, diatur masa dinas Keprajuritan TNI batas usia maksimal 53 tahun bagi bintara tamtama, dan 58 tahun bagi perwira.

Pasukan TNI berlatih baris berbaris jelang puncak acara HUT TNI. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sementara dalam revisi aturan yang diusulkan, usia pensiun bintara tamtama akan diperpanjang hingga 58 tahun dan 60 tahun bagi perwira.

"Serta memungkinkan perpanjangan hingga 65 tahun bagi prajurit dengan jabatan fungsional,” kata Dave.

Komisi I menilai, berdasarkan kondisi masyarakat saat ini usulan penambahan masa usia pensiun TNI merupakan sebuah keniscayaan.

“Penyesuaian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia TNI perubahan batasan usia TNI juga diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan keluarga prajurit TNI termasuk kebutuhan tempat tinggal jaminan kesehatan dan pendidikan anak dengan demikian perubahan Pasal 53 undang-undang TNI adalah suatu keniscayaan,” kata Dave.

Suasana rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menhum, Menkeu, Menhan, dan Mensesneg di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Foto: YouTube/ TVR Parlemen