Komisi I Soroti Warga Bela Bjorka yang Hack Pejabat: Wajar, Pemerintah Lemah

12 September 2022 11:59 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
26
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pengguna Bjorka, yang mengunggah data Indihome, PLN, dan kartu SIM, mengunggah data berisi surat Presiden dan BIN yang dilabel rahasia. Foto: Screenshot
zoom-in-whitePerbesar
Pengguna Bjorka, yang mengunggah data Indihome, PLN, dan kartu SIM, mengunggah data berisi surat Presiden dan BIN yang dilabel rahasia. Foto: Screenshot
ADVERTISEMENT
Sejumlah data pejabat RI mulai dari Menkominfo Johnny G Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Presiden Jokowi dibobol oleh hacker pseudonim Bjorka.
ADVERTISEMENT
Hacker ini menampilkan sejumlah data seperti nama, nomor telepon, pekerjaan, nomor KK, NIK hingga ID vaksin dari pejabat terkait. Aksi ini dilakukannya setelah ia menyebarkan dan menjual 1,3 miliar data registrasi SIM Card, data PLN hingga IndiHome.
Alih-alih merasa risih dengan aksi Bjorka, dukungan dari masyarakat Indonesia justru membanjiri sosial media Twitter Bjorka yang kini sudah tak lagi beroperasi.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono beberkan alasannya. Menurut Dave, hacker Bjorka banyak dibela karena masyarakat menganggap pemerintah masih lemah dan lambat dalam penanganan pencurian data di internet.
“Ya gini warga membela hacker kenapa? Karena menganggap pemerintah itu lemah lambat dalam penanganan data ini,” ujar Dave kepada kumparan, Senin (12/9) melalui saluran telepon.
ADVERTISEMENT
Dave berujar dengan dukungan yang diberikan masyarakat pada hacker yang telah membocorkan data sejumlah pejabat di Tanah Air, harus jadi koreksi dan pembelajaran pemerintah untuk meningkatkan sistem keamanan data.
Ilustrasi hacker. Foto: Shutterstock
“Nah jadi ya memang ini harus menjadi koreksi pada pemerintah untuk terus meningkatkan tapi bukan berarti kita ini harus membela hacker,” jelas Dave.
Dave juga sempat menyentil ujaran Kominfo yang menyebut masyarakat harus menjaga keamanan data mereka sendiri. Menurutnya alih-alih meminta masyarakat untuk menjaga data pribadi, ia berharap pemerintah dapat menjamin data masyarakat yang disimpan oleh pemerintah terproteksi.
“Jadi ini jadi bukannya pemerintah itu minta kepada masyarakat menjaga data pribadi tapi justru pemerintah harusnya lebih menjamin jaringan internet yang kita gunakan itu terproteksi gitu, itu lebih utama,” jelas Dave
ADVERTISEMENT
“Karena apa karena gini kita kan menjaga data kita, data kita kan kita berikan kepada PSE, ini kan yang dicuri. Kan bukan akun kita yang dicuri kan data yang disimpan oleh PSE. Jadi kan kita mau jaga gimana kita ganti password kita tiap hari pun nggak akan ngaruh karena yang dicuri itu kan dari sana dari data PSE mereka gitu,” tambahnya.
Meski tak menyalahkan masyarakat, Dave berujar ada banyak cara lain yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga data pribadi. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan literasi digital bukan malah membela hacker.
Menurut Dave mau bagaimanapun hacker adalah yang menjadi tokoh antagonis dalam permasalahan ini. Hacker adalah pelaku pencurian data, dan bila masyarakat membela maka akan sama artinya dengan mendukung musuh Indonesia.
ADVERTISEMENT
“Ya masyarakat tentu harus perlu ditingkatkan knowledge-nya jadi baik itu penggunaan datanya lalu juga literasi digitalnya juga harus terus ditingkatkan. Jadi itu semua harus seiring dan searah lah tidak bisa dari satu sisi begitu,”
“Karena Hacker itu adalah adalah yang jahat, mereka yang berbuat jahat dan mereka yang mencuri data dan mereka menjual data. Jadi kalau kita ngebelain mereka berarti kita sama aja kayak ngasih data mendukung balik rumah kita gitu. Itu sih pandangan saya ya,” pungkasnya.
*****
Ikuti program Master Class Batch 3, 3 hari pelatihan intensif untuk para pelaku UMKM, gratis! Daftar sekarang di LINK INI.