Komisi II Bicara Tambahan Dana Parpol dari APBN: Biar Tak Kucing-Kucingan
·waktu baca 2 menit
PerbesarWakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menanggapi usulan pimpinan KPK yang mendorong penambahan dana partai politik dari APBN sebagai strategi pencegahan korupsi.
Ia setuju dengan usulan ini, menurutnya ini bisa mensejahterakan partai politik.
“Sehingga partai politik juga tidak kucing-kucingan lagi meminta bantuan dari pihak lain,” kata Bahtra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (23/5).
Menurut politisi Gerindra itu, penambahan dana dari negara dapat menjadi solusi terhadap akar persoalan pendanaan partai yang selama ini cenderung gelap dan rawan korupsi.
“Karena selama ini kan sumber pembiayaan partai politik itu kan selain Rp 1.000 per suara yang dikasih oleh negara, dia hanya mengandalkan iuran. Nah kalau iuran berapa sih? Nah karena dia mengandalkan iuran dari pihak anggota, pada akhirnya nanti pasti sembunyi-sembunyi meminta bantuan oleh pihak lain,” katanya.
Usulan ini menurutnya sangat relevan karena partai politik memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi sebagai medium yang mempersiapkan calon pemimpin di semua tingkat pemerintahan mulai dari tingkat daerah hingga presiden.
“Partai politik ini adalah pintu masuk untuk merekrut kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional Artinya apa? Partai politik tentu membutuhkan biaya untuk melakukan kaderisasi, supaya ke depannya partai politik itu tidak melakukan atau merekrut kader lagi yang sifatnya instan atau comotan,” katanya.
Sementara situasi saat ini, bagi Bahtra sangat tidak memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis partai seperti kaderisasi dan pendidikan politik masyarakat.
“Kita ingin bahwa partai politik menjalankan fungsinya dengan bagus, untuk melakukan kaderisasi tentu dia butuh biaya. Yang kedua adalah partai politik juga kan dalam fungsi pokoknya kan bagaimana melakukan pendidikan politik kepada masyarakat,” kata Bahtra.
Meski begitu ia menambahkan bahwa tambahan dana dari negara harus dibarengi dengan pengawasan ketat.
“Tapi yang paling penting adalah pertanggungjawabannya. Itu harus dikawal oleh publik. Atau misalnya kalau perlu audit independen, dananya dipergunakan untuk apa saja,” tuturnya.