Komisi II dan KPU Segera Bahas MK Ubah Aturan Pilkada: Ini Terobosan Luar Biasa

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Dok. Fraksi PAN

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap uji materi Undang-undang Pilkada. MK dalam putusannya menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Komisi II DPR RI menilai, putusan MK dapat menghindari fenomena melawan kotak kosong dan politik transaksional dalam Pilkada.

"Saya mengapresiasi dengan adanya putusan MK ini yang meminimalisasi kemungkinan calon di pilkada menghadapi kotak kosong. Sehingga pilkada serentak yang akan dihelat 27 November mendatang akan lebih akuntabel dan demokratis," ujar anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Rabu (21/8).

Ketua majelis hakim yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi jajaran Hakim Konstitusi memimpin jalannya sidang lanjutan sengketa pemilu di Jakarta, Kamis (15/8/2024). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Penurunan ambang batas partai dalam mencalonkan kepala daerah diputuskan MK melalui putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. MK mengubah aturan pada Pasal 40 UU Pilkada yang mengatur ambang batas perolehan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah Pileg DPRD di daerah terkait.

Dengan putusan MK, ambang batas pengajuan paslon yang akan berkontestasi dalam Pilkada serentak berubah dari 20 persen menjadi mulai dari 6,5 persen sampai paling tinggi 10 persen yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Artinya, akan banyak partai berpeluang mengajukan paslon sendiri sehingga masyarakat dimungkinkan memiliki banyak variasi calon karena partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung paslon dalam Pilkada didasarkan persentase dari jumlah DPT. Guspardi menilai putusan MK ini bisa menghindari transaksional partai politik.

“Putusan MK yang memutuskan cara mengajukan calon dari partai politik di Pilkada, ini tentu akan bisa memberikan pilihan-pilihan kepada banyaknya varian-varian calon yang diajukan oleh partai politik karena memang ketentuan-ketentuannya sangat memberikan dampak positif,” ucap dia.

"Dengan aturan ini artinya transaksional oleh partai politik yang tidak sesuai dengan demokrasi mudah-mudahan bisa dikurangi,” lanjut Guspardi.

Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Dengan ambang batas atau threshold berkisar 6,5 sampai 10 persen, Guspardi menilai akan memberikan kesempatan lebih terbuka kepada partai maupun pasangan calon untuk berkontestasi dalam Pilkada.

“Putusan MK ini merupakan terobosan yang luar biasa dalam upaya menciptakan pemilu yang lebih demokratis dalam berbagai aspek,” kata Legislator asal Sumatera Barat II itu.

"Paslon yang akan bertarung tentunya akan lebih banyak dan masyarakat juga mempunyai ruang aspirasi dan pilihan yang lebih beragam dalam menentukan pilihannya untuk memilih calon kepala daerah,” sambung Guspardi.

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, dan Mendagri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Komisi II Minta KPU Patuh Putusan MK

Komisi II DPR yang bermitra dengan KPU itu meminta agar segera dilakukan penyesuaian aturan terkait pencalonan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024.

Guspardi menegaskan, KPU harus secepat mungkin melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota agar disesuaikan dengan amanat keputusan MK.

“Kami minta KPU untuk segera sesuaikan aturan dengan keputusan MK,” tegasnya.

Guspardi mengungkap, Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan KPU dan perwakilan Pemerintah dalam waktu dekat untuk membahas lebih detail terkait dengan perubahan aturan itu mengingat pendaftaran calon yang akan berlaga di Pilkada sudah tinggal menghitung hari.

"Kami di Komisi II siap mengadakan rapat dengan KPU dan pemerintah dalam rangka mengubah PKPU. Insyaallah hari Sabtu 24 Agustus karena Komisi II sudah mengagendakan konsinyering dengan KPU membahas PKPU tentang logistik pemilu. Kita akan sekalian bahas putusan MK terbaru ini,” urai Guspardi.

Dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK juga memberikan rincian ambang batas atau threshold yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota).

Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Serta calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.

Tak hanya soal aturan ambang batas pencalonan, MK juga memutuskan gugatan soal syarat usia calon kepala daerah. MK menolak gugatan mengenai pengujian ketentuan persyaratan batas usia minimal calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Terkait aturan ini, MK menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU. Penegasan MK ini berkebalikan dengan tafsir hukum yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) belum lama ini.

Melalui putusan nomor 24 P/HUM/2024, MA mengubah syarat usia calon dari sebelumnya dihitung dalam Peraturan KPU (PKPU) saat penetapan pasangan calon, menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih. PKPU itu merupakan aturan teknis dari UU Pilkada.

Adapun aturan soal syarat maju calon kepala daerah tertuang dalam UU Pilkada Pasal 7 ayat (2) huruf e. UU Pilkada mengatur mengenai mekanisme pencalonan dan syarat batas usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota.