Komisi II DPR Gelar Rapat Evaluasi DKPP, Akan Ada Rekomendasi Pencopotan?

11 Februari 2025 16:37 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rapat evaluasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Rapat evaluasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
ADVERTISEMENT
Komisi II DPR menggelar rapat evaluasi terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Rapat evaluasi tersebut digelar untuk mengevaluasi kinerja lembaga maupun untuk mengevaluasi anggota DKPP yang ditunjuk melalui mekanisme fit and proper test DPR.
ADVERTISEMENT
Apakah rapat evaluasi tersebut akan berujung rekomendasi fit and proper test untuk pencopotan anggota saat ini? Ketua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda meminta agar tak usah berandai-andai.
“Gak usah terlalu jauh berimajinasi, ikutin aja,” kata Rifqi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).
”Yang jelas kami sudah menjalankan tugas konstitusional pengawasan kami. Saya berupaya menjalankan dengan kritis dengan konstruktif, dengan solutif, dan dengan santun dengan tetap menjaga harkat martabat mitra kerja yang sedang kami evaluasi,” lanjutnya.
Rapat evaluasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Komisi II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Rifqi menyebutkan apa yang dikerjakan Komisi II itu adalah sebagai tindak lanjut aturan yang berlaku. Ia menyebut rapat evaluasi tersebut akan diserahkan ke pimpinan DPR.
“Kita melakukan evaluasi kemudian hasilnya kita serahkan ke pimpinan DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada cukup sampai di situ,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Politisi NasDem itu menyebutkan alasan evaluasi dibuat tertutup karena menghargai martabat DKPP sebagai salah satu mitra kerja Komisi II.
“Kami tidak ingin memojokkan tapi kami punya rekamannya di komisi II jadi kalau nanti ada klaim yang lain seolah-olah mereka di zalim dan sebagainya kita bisa buktikan karena kita menyampaikan evaluasi berdasarkan data dan fakta,” ucapnya.