Komisi II DPR-KPU Sepakati Pilkada Ulang Digelar 27 Agustus 2025

Suasana RDP Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas dan penetapan PKPU tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Ulang Pilkada 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 disepakati oleh Komisi II DPR akan dilaksanakan pada tahun 2025 atau lebih tepatnya pada 27 Agustus 2025. PSU itu dilakukan khusus untuk daerah yang dimenangkan kotak kosong.

Hal tersebut berdasarkan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri.

“Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pemilihan Ulang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025,” kata Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Tanggal tersebut disepakati dengan memedomani beleid pasal 54D Undang-Undang Pilkada serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait dengan alokasi anggaran PSU itu dibebankan kepada APBD daerah setempat dan tidak menutup kemungkinan dibantu juga oleh APBN.

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berbusana seragam sekolah mengeluarkan surat suara untuk dilakukannya perhitungan saat Pilkada 2024 di TPS 005, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Adapun dengan dipilihnya tanggal tersebut, KPU harus melakukan persiapan sejak Februari 2025.

“Jika kita mengambil opsi ini maka tahapan persiapan dan lain-lain itu akan dimulai sekitar bulan Februari. Jadi di akhir Februari kita baru memulai tahapan, tentu kaitannya dengan persiapan pembentukan jajaran ad hoc dan seterusnya,” ujar Ketua KPU Mochammad Afifuddin di rapat tersebut.

Adapun KPU sebelumnya menawarkan dua opsi tanggal yakni 27 Agustus atau 24 September 2025 untuk melakukan PSU terutama di daerah yang kotak kosong menang.