Komisi II DPR: RUU Pemilu Akan Atur Pilkada, Pileg, dan Pilpres
PerbesarPimpinan Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia dan Saan Mustopa, hari ini menjelaskan draf usulan revisi UU (RUU) Pemilu kepada Baleg. Substansi utama yang disampaikan adalah RUU Pemilu, ketika sudah menjadi UU Pemilu bakal menggabungkan aturan untuk Pileg, Pilpres, dan Pilkada.
Doli menjelaskan, sebelumnya aturan soal pemilu terbagi menjadi UU untuk Pilkada dan UU untuk Pileg dan Pilpres. Kini dengan adanya revisi UU Pemilu yang baru, ketiga aturan ini akan digabungkan.
"UU ini adalah UU yang sekarang di dalam drafnya itu ada penyatuan 'reziman' Pemilu," kata Doli di ruang Rapat Baleg DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Doli menilai pemisahan UU antara Pilkada dan Pileg-Pilpres memicu adanya pengulangan dan tumpang tindih di banyak pasal.
"Berkaca dari teori-teori yang kita kembangkan selama ini maka kita memutuskan masalah kepemiluan di Indonesia terdiri dari 1 rezim dan terdiri dari satu UU, yang terdiri dari pilpres, pileg dan pilkada," papar Waketum DPP Golkar itu.
Selain itu, penggabungan ini bertujuan agar RUU Pemilu tidak selalu dibahas setiap kali pemilu hendak digelar. Hal itu akan menguras energi.
Diharapkan, dengan adanya RUU Pemilu maka evaluasi bisa dilakukan dalam rentang 20 tahunan, bukan lima tahun sekali.
"UU ini kita tempatkan di awal periode, berbeda sebelumnya yang selalu dibahas menjelang pemilu. Karena kami ingin RUU ini sesempurna mungkin. Dan kita punya waktu untuk sosialisasi panjang," tegas Doli.
Lebih lanjut, Doli mengungkapkan, akan ada sejumlah UU yang akan dicabut jika RUU Pemilu sudah disahkan. Draf awal RUU Pemilu sendiri terdiri dari 741 Pasal dan 6 Buku.
UU yang dicabut antara lain UU No 1 Tahun 2015 Tentang Pilkada, kemudian UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, UU No 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada serta UU No 6 Tahun 2020 Tentang Pilkada.
Rapat itu dipimpin Wakil Ketua Baleg Willy Aditya dan dihadiri sejumlah anggota Baleg seperti Christina Aryani, Nurul Arifin (F-Golkar), Muhammad Syafii (F-Gerindra), Ali Taher (F-PAN), Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS) dan sebagainya.