Komisi II Minta KPU Buat Sistem Pengamanan Data: Cegah Pemilu Dibobol Bjorka
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarAnggota Komisi II Fraksi Demokrat Mohamad Muraz mendorong penambahan keamanan data dalam setiap proses Pemilu serentak pada 2024 mendatang. Muraz menyinggung kehadiran hacker Bjorka yang perlu mendapat perhatian khusus dari KPU dan Bawaslu.
"Antisipasi agar menimbulkan kepercayaan masyarakat dengan teknologi, Bjorka tidak akan masuk mengubah dan melakukan hacking-nya ke dalam pendataan kita khususnya pemilu," ujar Muraz saat rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri dan DKPP, Senin (12/9).
"Mungkin data pemilih kita bisa di-hack oleh mereka dan dimutakhirkan oleh Bjorka yang berpihak pada satu pihak tertentu. Kita bisa siapkan pengamanannya, perlu kita sikapi ini,"
- Muraz.
Selain mengkhawatirkan data pemilih, Muzar juga menyampaikan kecemasannya soal data para kader partai politik.
Ia menyebutkan salah satu contohnya, kebocoran data pribadi milik Menteri Kominfo Johnny G Plate yang juga merupakan Sekjen NasDem mengakibatkan keributan di internal partai.
"Faktanya data Erick Thohir hari ini sudah dibongkar oleh Bjorka, termasuk juga Menteri Kominfo yang mengelola info pun dibongkar data pribadinya. Dia adalah Sekjen Partai Nasdem, sehingga ribut juga orang Nasdem yang kita ketahui di balik sana, Pak Willy juga ribut," imbuhnya.
Selain itu, Muzar pun meminta agar kejadian dugaan kebocoran keamanan pada Pemilu 2014 tidak terulang kembali. Terlepas dari benar atau tidak, imbuhnya, Pemilu 2014 dianggap tercidera oleh dugaan hacker asal China.
"Ada sekitar 250 para hacker dari China yang apakah itu hoaks atau benar yang katanya membuat satu pasangan menang dan kalah," tuturnya.
"Mohon ini jadi perhatian bersama dan apa yang berkembang belakangan ini oleh pihak bernama Bjorka, sepertinya dari luar dan menggunakan semacam topeng khusus Tim Bjorka untuk hack negara kita. Nggak tau apa motivasi kok kita yang dikejar oleh mereka," tandasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Menurutnya, cara yang dapat dilakukan KPU yakni melakukan pembaruan data parpol setiap tahun.
Selain bertujuan memproteksi data, cara tersebut juga dapat mendorong parpol agar tidak menghasilkan penyelewengan pendaftaran bagi parpol-parpol baru.
"Kasus Bjorka satu orang bisa ngacak-ngacak. Kita harus buat sebuah terobosan. Kalau cuma hari H Sipol dihidupkan tapi nggak ada updating-nya sangat mungkin. Pertahun melakukan updating memang berat dan sifatnya suka rela, tapi mereka yang rajin pasti akan melakukan update sehingga tidak ada lagi terjadi ujug-ujug partai baru mendaftarkan milik partai lama bahwa ini milik mereka," tandas Mardani.