Komisi II Minta MA Tinjau Ulang Putusan PN soal Cluster Digusur meski Ber-SHM
·waktu baca 2 menit
PerbesarWarga yang menjadi korban penggusuran di Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, mengadukan ke Komisi II DPR RI pada Selasa (11/2). Mereka merasa dirugikan sebab mereka memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas tanah mereka.
Komisi II setelah mendengar keluhan warga, akan berkoordinasi dengan Komisi III untuk melakukan peninjauan ulang putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung.
“Komisi II DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi III meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan kembali putusan Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai penggusuran tanah yang tidak sesuai prosedur,” kata Wakil Ketua Komisi II Aria Bima di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).
Selain itu, Bima meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk menindaklanjuti persoalan tersebut secara transparan.
“Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk menindaklanjuti setiap persoalan sengketa pertanahan secara transparan dengan mengedepankan kepastian hukum serta asas keadilan bagi seluruh pihak,” ucapnya.
Beberapa warga cluster Tambun protes karena merasa memiliki SHM yang resmi terdaftar di BPN.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, telah merespons polemik tersebut. Ia meminta masyarakat jangan cemas melihat sengketa tanah di Setia Mekar.
Menurutnya, kejadian di Tambun Selatan itu hanyalah sebuah ‘case’. Warga yang memiliki SHM memiliki kekuatan hukum atas tanahnya.
“Kalau orang sudah punya SHM itu, sekali lagi orang sudah punya SHM itu kuat,” ujar Nusron dalam Program Info A1 kumparan, dikutip pada Sabtu (8/2).
Kata dia, untuk kasus di Tambun Selatan tidak akan terjadi bila sebelum eksekusi PN Cikarang terlebih dahulu meminta pengukuran tanah kepada BPN.