Komisi II Minta Mendagri Buka Moratorium Pemekaran Daerah: Sudah Ada 300 Usulan

Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Ongku P Hasibuan, mengaku kaget dengan adanya lebih dari 300 usulan yang masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemekaran daerah.

"Terhadap usulan pemekaran ini saya juga agak kaget pak menteri tadi menyampaikan lebih dari 300 usulan. Saya kebetulan berpengalaman ikut memekarkan kabupaten saya dulu menjadi 3 pak," kata Ongku dalam Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).

Ongku menilai, masukan dari Mendagri Tito Karnavian soal grand design Indonesia memang dibutuhkan. Ia mengatakan, banyak daerah yang telah dimekarkan semenjak reformasi sebenarnya tidak layak untuk dimekarkan.

"Jadi saya pikir masukkan dari saya, Pak Menteri bahwa grand design ini memang kita butuhkan, Indonesia ini mau ngapain sih? Kita mau 100 provinsi? Mau 150 provinsi? Atau cukup kita tetap aja lah dengan 38 provinsi yang ada ini atau kita batasi 54 provinsi seolah-olah kita sama dengan Amerika 54 negara bagian, sudahlah segitu saja lah," ucap dia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) bersama jajarannya menyampaikan pandangannya dalam rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD. Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Ongku menuturkan, moratorium pemekaran harus dibuka. Namun, tetap harus dibuat terlebih dahulu rencana besarnya.

"Jadi kalau disebut moratorium menurut saya harus kita buka moratorium ini tetapi sebelum dibuka moratorium ini harus kita buat rencana besarnya sebagaimana disampaikan itu," tandas dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pihaknya sudah melakukan dengan kementerian dan lembaga terkait soal moratorium pemekaran wilayah.

Ia mengatakan, sejauh ini sudah ada 300 usulan yang diterima pihaknya soal pemekaran wilayah.

"Apalagi permintaannya banyak sekali. Kita menampung mungkin lebih dari 300 usulan-usulan provinsi kabupaten kota," kata Tito dalam Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).