Komisi II Nyesal Beri KPU Rp 76,6 T: Pakai Private Jet, Buat Film, Apa Itu?

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Foto: Haya Syahira/kumparan

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku menyesal telah menyetujui anggaran sebesar Rp 76,6 triliun buat KPU menyelenggarakan Pemilu 2024 pada 24 Februari silam.

Penyesalan ini muncul karena belakangan mulai terbongkar aib KPU yang dinilai tidak transparan dalam melaporkan penggunaan anggaran ini. Anggaran Rp 76,6 T buat Pemilu ini berasal dari APBN alias pajak rakyat.

"Saya membela bapak-ibu itu, berapa pun anggaran yang disampaikan, bahkan kita bisa mendesak Menkeu, badan anggaran supaya anggaran harus diterima total Rp 76,6 T. Anggaran Pemilu dianjurkan KPU Rp 76,6 T, Bawaslu Rp 33 [T], sekian," kata Doli.

"Tapi akhirnya kalau cerita Bu Reska, Arteria, ini mulai ada penyesalan buat saya, karena menurut saya ternyata anggaran yang kita perjuangkan buat gaya hidup bapak jadi mewah. Saya tadi terkejut ada rumah dinas, ada apartemen, coba sekjen klarifikasi," tambah dia.

Anggota Komisi II DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu (jas hitam di deretan paling bawah) di rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu dan BPIP di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/9/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Politikus Golkar ini juga menyoroti private jet yang pernah dipakai eks Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari untuk berkeliling ketika Pemilu.

"Kedua private jet, saya tidak menduga, tapi laporannya ada, itu diakui pakai APBN," ucap Doli.

Selain itu, Komisi II mempertanyakan alasan KPU membuat 2 film selama Pemilu dan Pilkada yakni 'Kejarlah Janji dan Tagihlah Janji'.

"Paling nyata film. Coba jelaskan sama kami, apa output film dibuat?Seingat saya buat film Rp 10 M. Sekarang 2 film bayangkan, siapa yang nonton itu film? Kenapa terpikir buat film? Apakah untuk sosialisasi? Sejauh apa efeknya terhadap partisipasi dan pemahaman publik terhadap Pemilu?" kata Doli.

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin bersama Komisioner KPU Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon memberikan keterangan pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Komisi II juga mempertanyakan alasan KPU yang mau membuat Akademi Pemilu Indonesia. Ia menilai, tidak ada urgensi pembentukan ini.

"Yang lebih lucu, ini bapak dan ibu minta buat Akademi Pemilu Indonesia. Ini 5 tahun enggak ada Pemilu bapak ibu mau ngajar buat kampus? Maksudnya bapak ibu ini kelebihan duit mau buat akademi? Mau berbisnis?" tutur Doli.