Komisi II: Penyelenggara Pemilu Jadi Ekosistem Politik, Terseret Langgar Etik

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berbusana seragam sekolah mempersiapkan TPS 005, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketua Komisi II DPR Rifqi Karsayuda menilai tidak mudah menjadi penyelenggara pemilu saat ini. Posisi mereka juga membuat terseret pada pelanggaran pemilu.

Sepanjang Pemilu 2024, DKPP tidak henti menggelar sidang etik bagi para penyelenggara pemilu. Rifqi menilai ada banyak hal yang membuat laporan etik terhadap penyelenggara pemilu belum juga surut.

"Saya tahu jadi penyelenggara pemilu saat ini tidak gampang. Bekerja dalam rel aturan pada satu sisi. Di sisi lain bekerja di dalam satu ekosistem politik," kata Rifqi dalam Ekspose Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (30/1).

Pengawas Pemilu mengecek Tempat Pemungutan Suara (TPS) 046 mengambil sumpah dan menyiapkan kotak dan surat suara di lokasi Calon Gubernur atau Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengambil suaranya di daerah Cipete Selatan, Rabu (27/11/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Rifqi mengatakan, berada dalam ekosistem politik inilah yang membuat posisi penyelenggara pemilu jadi serba sulit. Dia paham betul bagaimana politik itu bekerja.

"Ekosistem politik yang kerap kali menegasikan aturan, yang kerap kali menawar-nawar aturan, melobi aturan, menegosisasikan aturan," tambah dia.

Segala lobi dan otak-atik aturan ini juga yang harus dihadapi para penyelenggara pemilu. Bila tak pas dalam bersikap, bukan tidak mungkin para penyelenggara pemilu ini terjerat pelanggaran etik.

"Yang semua itu tentu kerap kali menyeret bapak-ibu sekalian pada pelanggaran etik," ujar dia.

Acara ini menghadirkan indeks para penyelenggara pemilu dalam Pilpres hingga Pilkada 2024. Acara masih berlangsung, DKPP belum menampilkan daerah mana yang mendapat nilai terbaik.