Komisi II Perintahkan KPU Evaluasi Anggota di Daerah Imbas 24 Pilkada Harus PSU

Politisi Demokrat Dede Yusuf saat diwawancarai wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Komisi II meminta KPU RI mengevaluasi jajarannya di daerah terkait penyelenggaraan Pilkada. Sebab, ada 24 daerah yang harus mengadakan pemungutan suara ulang (PSU) akibat kesalahan administratif yang diloloskan KPU Daerah.

Beberapa masalah administratif juga nampak, seperti ada calon yang gagal memenuhi persyaratan ijazah hingga ada calon yang merupakan mantan terpidana pengadilan militer.

“Komisi II DPR RI meminta agar KPU RI dan Bawaslu RI mengevaluasi Anggota KPU dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang terbukti tidak memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas, sengaja lalai menjalankan tugas sebagaimana aturan perundang-undangan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Selain itu, Komisi II meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa aduan terhadap penyelenggara pemilu di daerah apabila ada yang bertindak tidak netral.

Hakim Konstitusi Anwar Usman meninggalkan ruang sidang dan menyatakan untuk tidak ikut memutus perkara sengketa Pilgub Sumatera Utara 2024, dalam persidangan putusan dismissal di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Sedangkan Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya juga memiliki mekanisme pengawasan internal dan sudah dilakukan.

“Bagaimana dengan evaluasi, kami punya pengawasan internal, termasuk pada jajaran yang kemarin telat melakukan rekap-rekap penetapan pasca putusan mahkamah juga kami sudah (lakukan) pengawasan internal,” ucap Afif.

Afif menyebutkan, KPU RI sebagai penanggung jawab gelaran Pilkada, siap untuk melakukan PSU sebagaimana perintah MK. MK memerintahkan PSU di 24 dengan tenggat waktu yang berbeda-beda.

Pekerja melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada 2024 di gudang logistik KPU Kabupaten Gorontalo di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Rabu (30/10). Foto: ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin