Komisi II soal Ade Sugianto Batal Jadi Bupati Tasik: Beda Interpretasi KPU-MK

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin memimpin rapat kerja dan RDP dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Komisi II DPR menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya. MK mendiskualifikasi calon bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, dari Pilkada 2024.

Ade dinilai telah menjabat dua periode sebagai bupati sehingga tidak bisa mencalonkan diri lagi dalam pilkada 2024.

Wakil Ketua Komisi II Dede Yusuf menyebut, masalah ini dipicu beda interpretasi antara KPU dengan MK.

“Ternyata tadi juga sudah disampaikan baik Bawaslu KPU, ini masalah interpretasi dari MK,” kata Dede Yusuf kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

“Ketika ada orang yang mungkin karena satu dan lain hal, si wakil bupati naik menjadi bupati karena faktor-faktor tertentu. Nah, sebetulnya kan dia bukan berarti dipilih dilantik, tetapi menggantikan,” lanjutnya.

Perbedaan persepsi itu terkait menginterpretasikan Peraturan KPU terkait nomenklatur pejabat yang dilantik. Ia mendorong agar ke depan KPU dan MK bisa membentuk aturan bersama.

“Ketika nanti kita membuat PKPU, itu sudah harus bersama-sama juga dengan MK untuk melihat interpretasi yang sama,” tutur dia.

Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengikuti upacara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati Tasikmalaya di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (3/12/2018). Foto: M Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya 2024 akan diulang tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto, yang sebelumnya mengantongi suara terbanyak. Ade batal menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya setelah gugatan sengketa pasangan Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Alayubi dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), pada pada Senin (24/2).

Dalam amar putusan MK, Ade terhitung telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode, terhitung sejak dia menjadi Pj Bupati Tasikmalaya pada 2018 hingga 2024. Sehingga tak bisa kembali mencalonkan diri.

MK juga meminta PSU dilaksanakan paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan.