Komisi II soal Omnibus Law RUU Politik: Pemerintahan Baru 4 Bulan, Masih Menata

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin memimpin rapat kerja dan RDP dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Komisi II DPR mewacanakan akan menggunakan metode Omnibus Law dalam membahas revisi Undang-undang terkait politik. UU yang bakal direvisi meliputi UU Pemilu, Pilkada dan Partai Politik.

Namun belum memastikan kapan Revisi Undang-Undang ini akan dibahas.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengatakan RUU Omnibus Law Politik belum akan dibahas dalam waktu dekat. Dia mengatakan proses-proses pemilihan masih berlangsung.

“Proses Pilkada masih terjadi, kita sebutlah pemerintah yang baru berjalan 4 bulan ini sedang melakukan penataan demi penataan,” kata Dede kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Suasana Rapat Kerja Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri membahas persiapan pemungutan suara ulang Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Politisi Demokrat itu mengatakan, Komisi II akan memberi ruang bagi pemangku kebijakan untuk menggodok aturan tersebut.

“Kami sepakat di Komisi II, kita akan memberi ruang untuk mendengar stakeholder, demokrasi. Apakah itu mulai dari pengamat, mulai dari peninjau, mulai dari akademisi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dede menyebut pihaknya akan membentuk Panja untuk mendengarkan masukan-masukan tersebut. Kata dia, sebelum 2027 proses legislasi harus sudah mulai digodok.

“Kita belum akan mungkin melakukan sebuah keputusan. Keputusan itu baru bisa kita lakukan di 2026,” tuturnya.