Komisi II soal Polemik Private Jet KPU: Kalau untuk Angkut Orang, Zoom Saja

Politisi Demokrat Dede Yusuf saat diwawancarai wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, meminta KPU RI tak boleh secara mendadak memakai private jet untuk dinas keluar kota. Ia menegaskan, KPU harus merencanakan terlebih dahulu sebelumnya.

“Ke depannya semua penggunaan transportasi apa pun harus direncanakan sebelumnya. Bukan mendadak-dadak,” ujarnya, Rabu (13/5).

“Terutama untuk (menjangkau) daerah seperti 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang memang perlu dijangkau tanpa ada pesawat komersial,” tambahnya.

Penggunaan private jet oleh KPU pada periode Januari-Februari 2024 atau saat Pemilu 2024 menjadi polemik usai dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK. Mereka menduga ada penggelembungan anggaran dalam pengadaannya.

Melihatnya, Dede menyebut KPU harus patuh pada hukum bila nanti dipanggil untuk diperiksa KPK.

“Memang KPU punya alasan untuk menggunakan alat transportasi yang digunakan, KPK juga punya alasan kuat. Karena menggunakan anggaran negara maka siapa pun penggunanya tetap menjadi objek terperiksa,” ucap dia.

“Kita harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Nanti dibuktikan saja di pengadilan,” tambahnya.

Soal urgensi penggunaan private jet oleh KPU, Dede menilai harus mempertimbangkan beberapa hal.

“Misalnya, apakah kondisi saat itu maskapai tidak ada yang berangkat ke sana sementara dibutuhkan waktu yang lebih cepat,” ucap dia.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin saat diwawancara di media center bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (8/5). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Dede menambahkan, bila memang keperluannya hanya untuk pertemuan, maka lebih baik bertemu online via zoom saja.

“Yang kedua, kan kita juga mesti melihat bahwa yang dibawa orang atau logistik? Kalau membawa orang itu cukup pakai zoom saja juga bisa,” ucap dia.

“Tapi kalau yang dibawa logistik memang dibutuhkan transportasi yang lebih cepat, terutama untuk daerah-daerah tadi 3T, nah ini makanya tadi saya katakan, urgensinya dilihat daripada kondisi yang atau situasi yang ada,” tuturnya.

Dede menyebut bahwa penggunaan private jet oleh KPU harus dipetakan dengan baik.

“Tapi kalau perginya ke Bali, perginya ke Jogja, atau daerah-daerah lain yang tidak ada urusan kedaruratan itu memang perlu dipertanyakan,” pungkasnya.