Komisi II soal Usul Daerah Istimewa Solo: Masih Prematur, Harus Dilihat Objektif

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Haya Syahira/kumparan

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda diminta tanggapan terkait perkembangan usulan Daerah Istimewa Solo. Belakangan terungkap usulan ini berasal dari Keraton Surakarta.

Rifqi menuturkan, berdasarkan penelusuran pihaknya, usulan ini bukan berasal dari Komisi II, pemerintah baik pusat maupun daerah. Diduga usulan ini berasal dari masyarakat.

"Tanya kepada Kementerian Dalam Negeri, saya enggak ada yang nyebut Solo. Tapi yang jelas Pemerintah Kota Surakarta sudah mengkonfirm di beberapa pernyataannya bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum pernah mengusulkan itu secara resmi. DPRD-nya juga belum pernah melakukan paripurna terkait itu," kata Rifqi kepada wartawan, Senin (28/4).

"Jadi saya pastikan itu bukan dari pemerintah tapi mungkin usulan dari masyarakat," tutur dia.

Politikus NasDem ini mengatakan, jalan Solo menjadi daerah istimewa masih sangat panjang. Sebab perlu persetujuan berjenjang sebelum diputus pemerintah pusat.

"Kalau Surakarta itu misalnya harus disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah. Harus disetujui melalui rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Itu masih jauh, masih sangat prematur yang 341 itu," kata dia.

Selain itu, Komisi II masih perlu mengkaji secara matang usulan daerah istimewa ini. Jangan sampai, begitu disetujui pemekaran, malah memberikan dampak buruk terhadap pemerintah maupun masyarakat setempat.

"Kan harus dilihat secara objektif di lapangan. Benar enggak kalau kemudian itu nanti jadi daerah otonom itu justru tidak membebani pusat dan justru kemudian menjadi bagian dari stimulan kesejahteraan masyarakat di daerah," ucap Rifqi.

Seorang perempuan mengenakan kebaya saat Parade Kebaya Nusantara di Keraton Kasunanan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/6/2022). Foto: Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO