Komisi II: Syarat Jadi Pejabat Terlalu Mudah, Syarat Usia Diintervensi MA dan MK

Mendagri Tito karnavian menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan agenda Evaluasi Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (25/3/2024). Foto: Kemendagri RI

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Ongku P Hasibuan sepakat dengan usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang ingin membandingkan Penjabat (Pj) kepala daerah dengan kepala daerah hasil Pilkada.

Ongku menilai, syarat menjadi pejabat politik terlalu mudah. Baik dari syarat pendidikan, hingga track record. Bahkan, dia menegaskan bahwa MK dan MA ikut intervensi dalam menetapkan syarat batas usia.

"Karena memang terus terang syarat kita untuk menjadi pejabat politik itu terlalu mudah, baik syarat pendidikannya, syarat track recordnya, syarat usianya bahkan diintervensi oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ya. Ini kita ini mau dibawa ke mana negeri ini?" kata Ongku dalam Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).

Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan saat mengikuti pertemuan di Pekanbaru, Riau, Senin (26/6/2023). Foto: Kresno/nr/DPR

Dia lalu membandingkan dengan syarat menjadi polisi. Seseorang butuh melalui banyak seleksi untuk bisa jadi polisi.

"Bahkan, untuk pejabat, cukup lulus SMA. Bisa juga paket C," ujar dia.

Karena itu, Ongku menilai, pandangan Tito untuk membandingkan hasil kerja para Pj yang ditunjuk pemerintah dengan kepala daerah hasil pemilu ada bisa jadi acuan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan membuat penelitian untuk membandingkan kinerja kepala daerah hasil penugasan dengan kepala daerah yang dipilih melalui proses Pilkada.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6).

"Kita ingin membuat studi nantinya, semacam penelitian. It is time also to compare, ini juga waktu untuk membandingkan, bagus mana antara kepala daerah yang penugasan ini, dengan kepala daerah yang hasil Pilkada. Kita ingin tahu juga," kata Tito.

Rapat Kerja Mendagri dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Tito menjelaskan, sejauh ini belum ada penelitian yang berdasarkan dengan metodologi mengenai perbandingan kinerja Pj dengan kepala daerah hasil Pilkada.

"Selama ini mungkin kita hanya berdasarkan pengetahuan empirik, pengetahuan yang belum didasarkan dengan metodologi. Kita ingin membuat kajian dengan metodologi yang melibatkan ahli, untuk melihat baik dengan cara kuantitatif maupun kualitatif, kira-kira bagus mana antara dua gelombang ini," ucap dia.