Komisi II Terapkan Tatib Baru DPR, Segera Evaluasi KPU-Bawaslu Imbas PSU Pilkada

27 Februari 2025 12:54 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf ditemui di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf ditemui di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan
ADVERTISEMENT
Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP pada Kamis (27/2). Rapat ini membahas putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pilkada Serentak 2024.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan putusan MK, dilakukan pemungutan suara ulang di 24 daerah dan 1 daerah dilakukan rekapitulasi ulang.
Rapat sempat berlangsung tegang ketika Anggota Komisi II dari PDIP Deddy Sitorus menyampaikan kritik keras kepada KPU. Ia menyebut Pemilu dan Pilkada 2024 merupakan pesta demokrasi paling 'brengsek' sepanjang sejarah.
"Kita bangga sekali dengan hari ini karena apa sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini bahwa Pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya adalah Pemilu paling brengsek dalam sejarah, sah!" kata Deddy.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan paparannya saat pembekalan kepala daerah terpilih di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO
Setelah Deddy menyampaikan kritik keras, pimpinan rapat yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf hanya mengangguk kecil.
Dede mengingatkan DPR mempunyai tata tertib baru yang bisa mengevaluasi kinerja pejabat publik hasil fit and proper test di DPR.
ADVERTISEMENT
"Kita ada tatib baru, salah satu tatibnya sudah mengevaluasi DKPP," kata Dede.
Politikus Demokrat ini mengatakan, dalam waktu dekat Komisi II akan segera mengevaluasi KPU dan Bawaslu imbas 24 daerah harus PSU Pilkada.
"Ke depan kita panggil KPU khusus untuk mengevaluasi masalah ini, jika merasa ternyata ada ketidakcermatan penyelenggara di daerah, mau engga mau harus kita evaluasi termasuk Bawaslu juga," kata Dede.